Berita Golkar – Sengkarut distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kalimantan Tengah mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. Politikus Golkar ini mengaku mendapatkan aduan tentang kondisi beberapa SPBU yang dikuasai sekelompok orang. Bahkan, pengelola SPBU diancam hingga tidak berani menjual lagi BBM subsidi.
“Beberapa SPBU mengadu kepada kami, diancam, diturunkan preman, bahkan di pagar segala macam, sehingga ada beberapa SPBU yang tidak berani menjual BBM subsidi karena takut. SPBU sampai diteror,” ungkap Mukhtarudin.
Menurutnya, pemanfaatan BBM bersubsidi harus diawasi. Aparat penegak hukum harus menertibkan agar minyak subsidi betul-betul digunakan oleh masyarakat.
“Saya mengimbau aparat hukum untuk menindak jika memang terjadi penyelewengan. Kalau ada SPBU yang nakal, ya SPBU-nya yang ditertibkan, dicabut izinnya. Kalau tidak, kita kebobolan terus kuota BBM. Makanya kalau terjadi kelangkaan, kita tanya dulu kenapa kuotanya jebol? Apakah kurang karena penyelewengan atau kurang karena konsumen meningkat,” ungkapnya.
Jika kuota kurang akibat konsumen meningkat, berarti kuotanya yang ditambah. Apabila kekurangan kuota akibat penyelewengan, harus ditindak tegas dan ditertibkan. “Kalau terjadi kondisi seperti itu harus selidiki dulu, kenapa kurang kuotanya,” ucapnya.
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan beralih kepada energi terbarukan. “Kita mendorong masyarakat menggunakan energi baru terbarukan, karena energi yang dari fosil semakin hilang semakin berkurang. Oleh karena itu ini agar masyarakat mulai beradaptasi,” ujarnya saat menghadiri Seminar Umum Diseminasi Informasi BPH Migas dan DPR RI di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Sabtu (7/10). {sumber}
