Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Sumatera Barat yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Padahal, tanah ulayat merupakan warisan budaya masyarakat adat yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Zulfikar, penyelesaian masalah tanah ulayat memerlukan langkah komprehensif, dimulai dari adanya political will yang kuat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat adat terkait pentingnya sertifikasi lahan.
“Kita sebenarnya sudah ada regulasi untuk itu, tinggal political will dari ATR/BPN Sumatera Barat dan se-Sumbar untuk melaksanakan aturan yang ada. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah mereka siapkan, dengan melakukan sosialisasi terhadap aturan yang ada, dan sosialisasi untuk mengajak masyarakat melakukan pendaftaran tanah ulayat, penguasaan dan kepemilikannya akan semakin jelas dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Zulfikar.
Ia menambahkan, sosialisasi tersebut sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah, meskipun cakupannya perlu diperluas dan melibatkan tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat.
“Kita percaya mereka sudah bekerja, mereka sudah beberapa kali melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Zulfikar menekankan pentingnya Kementerian ATR/BPN menjalin sinergi dengan tokoh masyarakat adat maupun tokoh agama setempat. Menurutnya, pendekatan ini akan mempermudah penerimaan informasi oleh masyarakat adat, yang selama ini kerap menolak pihak luar karena khawatir kehilangan tanah adat yang telah diyakini kepemilikannya turun-temurun.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang merata, Zulfikar optimistis tanah ulayat dapat menjadi aset produktif bagi masyarakat adat sekaligus memperkuat perekonomian lokal di Sumatera Barat.
