Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, bersama anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi, meninjau langsung kondisi Kali Avur Kuwu turut Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergi lintas komisi DPR RI untuk mempercepat penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur pertanian di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Gatut Bayuadji, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban Eko Julianto, unsur Forkopimca, serta perwakilan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari Plumpang dan Widang.
Selain meninjau langsung Kali Avur, rombongan anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga berdialog dengan para pengurus HIPPA yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat dan daerah segera melakukan normalisasi dan revitalisasi Kali Avur. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah banjir tahunan yang kerap merusak lahan pertanian di kawasan tersebut.
Para petani juga mendesak percepatan penyelesaian proyek strategis nasional Waduk Jabung Ring Dyke yang sangat vital untuk pengendalian banjir dan keberlangsungan sistem irigasi pertanian di Tuban.
Ali Mufthi menyatakan bahwa kehadirannya bersama Eko Wahyudi merupakan bentuk kolaborasi antar komisi dalam mendorong percepatan penyelesaian permasalahan irigasi dan banjir di daerah.
“Normalisasi Kali Avur sepanjang sembilan kilometer telah dilakukan dan akan dilanjutkan hingga mencapai 17 kilometer. Ditargetkan selesai pada akhir Agustus,” jelasnya, dikutip dari AkuratMediaNews.
Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu juga mengapresiasi langkah Eko Wahyudi yang terus memperjuangkan kepentingan petani di tingkat pusat. “Kami akan bantu kawal kebutuhan para petani ini di Senayan,” sambungnya.
Sementara itu, Eko Wahyudi menegaskan bahwa normalisasi Kali Avur sangat mendesak, bukan hanya untuk kebutuhan irigasi pertanian, tetapi juga sebagai upaya mengurangi risiko banjir tahunan yang merugikan petani.
“Kami tidak ingin para petani terus menerus dirugikan akibat banjir. Perlu percepatan penanganan agar lahan pertanian bisa produktif secara optimal,” tegas Eko.
Politikus asal Dapil Tuban-Bojonegoro itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antar komisi DPR RI dalam mendorong alokasi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proyek strategis seperti Jabung Ring Dyke. “Kami akan terus dorong kementerian terkait agar proyek ini bisa segera rampung,” tambahnya.
Kepala BBWS Bengawan Solo, Gatut Bayuadji, mengungkapkan bahwa proyek Jabung Ring Dyke masih menyisakan pembangunan tanggul sepanjang dua kilometer. “Jabung Ring Dyke masih menyisakan sekitar dua kilometer lagi yang harus dibangun. Ini penting untuk menahan banjir dari Bengawan Solo,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai. Menurutnya, degradasi lahan di wilayah hulu juga harus menjadi perhatian serius.
“Jika hanya normalisasi, dalam dua atau tiga tahun ke depan banjir bisa terulang. Reboisasi dan perlindungan daerah hulu mutlak diperlukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian proyek Jabung Ring Dyke membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar dan akan diusulkan melalui skema pendanaan bertahap karena keterbatasan APBN.
Gatut menekankan bahwa penanganan sungai Bengawan Solo dan anak sungainya membutuhkan sinergi menyeluruh dari berbagai pihak, mulai pemerintah pusat, pemda, instansi kehutanan, SDA, hingga peran aktif masyarakat.
“Semua harus bergerak bersama. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa mengurangi dampak banjir secara berkelanjutan,” tutupnya. {}
