Berita Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mengapresiasi capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kaltim yang mencapai 97,7 persen pada 2024.
“Itu prestasi membanggakan. Menandakan transisi Kaltim dari birokrasi konvensional menuju digital,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim secara daring, Rabu (5/8/2025).
Meski demikian, Gubernur menekankan tantangan ke depan adalah memastikan digitalisasi menyentuh layanan publik paling dasar. Termasuk transaksi pendapatan dan belanja daerah, pajak, retribusi, hingga pembayaran nontunai.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat sinergi dengan Bankaltimtara sebagai rekening kas umum daerah (RKUD). Kemudian mendorong agar roadmap TP2DD segera dirampungkan dan dijalankan lintas perangkat daerah.
“Digitalisasi harus menjadi sistem, bukan proyek. Pelatihan dan literasi aparatur serta UMKM adalah bagian penting transformasi ini,” tegasnya, dikutip dari KaltimPost.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menambahkan, perluasan digitalisasi bukan hanya pada sisi penerimaan. Tetapi juga belanja pemerintah daerah, termasuk penggunaan kartu kredit daerah demi efisiensi dan transparansi.
Dengan kolaborasi semua pihak, Pemprov Kaltim optimistis mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, cepat, dan akuntabel. {}
