Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi langkah Gubernur NTB dalam menerapkan prinsip meritokrasi dalam penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD NTB dari Fraksi Golkar, H. Didi Sumardi, yang menilai proses penempatan jabatan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Praktik yang dilakukan Pak Gubernur menunjukkan komitmen terhadap meritokrasi. Ini dilakukan secara terbuka, melalui proses dan tahapan yang sesuai regulasi, serta melibatkan partisipasi publik,” ujar Haji Didi Sumardi, Kamis (14/8/2025), dikutip dari RRI.
Ia menyebutkan bahwa partisipasi publik dalam proses tersebut merupakan bentuk kemajuan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan harus terus dipertahankan. Menurutnya, proses ini tak hanya penting dari sisi prosedural, tapi juga akan diuji dari hasil akhir yang dihasilkan.
“Pada akhirnya publik akan menilai output-nya. Apakah proses itu menghasilkan personil yang tepat dan mampu melahirkan kinerja yang sesuai dengan harapan rakyat. Konsistensi terhadap prinsip itu menjadi catatan penting,” tegasnya.
Haji Didi berharap prinsip-prinsip tersebut terus dijaga dan diperkuat demi terciptanya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Fraksi Golkar, lanjutnya, akan terus mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit agar tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi 13 jabatan eselon II yang saat ini masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kompetitif.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, menjelaskan langkah ini diambil karena Pemprov NTB belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh. Oleh karena itu, mekanisme seleksi terbuka menjadi pilihan untuk menjaring calon pejabat terbaik.
“Pola untuk pejabat pimpinan tinggi ini sifatnya nasional, sehingga siapa pun harus siap berkompetisi. Ini juga memberi ruang bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri,” jelas Yiyit sapaan akrabnya, Sabtu (9/8/2025).
Adapun 13 jabatan yang akan diperebutkan meliputi Kepala Bappenda, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Pemerintahan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dua jabatan lainnya adalah Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Hukum Setda NTB. {}
