Berita Golkar – Pengukuhan Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) menjadi momentum bagi Prof. Ganjar Razuni untuk menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi politik dan demokrasi Indonesia saat ini. Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Ganjar mempertanyakan arah sistem politik kenegaraan yang kian menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
“Kenapa biaya politik begitu mahal sekarang? Apakah sistem politik kenegaraan yang kita bangun ini sudah sesuai dengan cita-cita pendiri negara?” ujar Prof. Ganjar membuka orasinya di hadapan civitas akademika UNAS.
Ia menyinggung peran besar tokoh pendiri negara, Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden RI Prabowo Subianto, serta Prof. Soemitro Djojohadikusumo, salah satu pendiri UNAS, yang menurutnya memiliki visi kenegaraan yang berpijak pada Pancasila.
Namun, menurutnya, kenyataan politik hari ini justru menyimpang dari cita-cita awal tersebut. “Sekarang ini muncul praktik-praktik demokrasi ultra liberal, biaya politik yang begitu tinggi, hingga keadaan di mana negara tunduk pada oligarki. Bahkan, istilah demokrasi cukong kini menjadi fenomena yang nyata,” tegasnya.
Prof. Ganjar menjelaskan bahwa fenomena “demokrasi cukong” telah menggeser posisi negara dari pengendali utama menjadi pihak yang dikendalikan. Ia mengutip pandangan sejumlah pakar, termasuk Prof. Yuddy Chrisnandi dalam tulisannya Negara dalam Cengkraman Oligarki serta Prof. Jimly Asshiddiqie yang menulis panjang lebar mengenai bahaya oligarki dalam demokrasi.
“Jika dulu oligarki tunduk pada negara, hari ini justru negara tunduk pada oligarki. Ada tangan-tangan tak terlihat, yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai the shadow state atau negara bayangan. Inilah dampak negatif demokrasi cukong, negara menjadi lemah dan digerakkan oleh kekuatan informal yang tidak akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan Rusia yang pernah mengalami dominasi oligarki namun berhasil mengembalikan kendali negara di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Menurutnya, Indonesia masih berjuang keluar dari cengkeraman oligarki politik dan ekonomi yang semakin kuat.
“Cukongisme politik bukan sekadar sponsor kampanye, tapi telah menjelma menjadi kekuatan sistemik yang menentukan arah politik nasional. Aktor-aktor ekonomi yang seharusnya berada di luar arena politik justru menjadi penentu utama kebijakan negara,” ungkap Prof. Ganjar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar.
Ia menegaskan, kondisi ini berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia karena menempatkan negara formal yang diatur dalam konstitusi berjalan sejajar, bahkan kerap tunduk, pada negara informal yang dibentuk oleh kekuatan oligarki.
