Berita Golkar – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Polda Sumatera Selatan untuk menyerap masukan dari mitra kerja di daerah. Adapun mitranya Polda Sumsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel, dan Ditjen Pemasyarakatan Sumsel. Kunker ini fokus pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengkritisi salah satu poin paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Yulianto, yang menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang tidak signifikan seperti 10 juta atau 20 juta tidak perlu diusulkan ke tingkat penyidikan.
Sebab, hal itu tidak sesuai salah satu tiga pilar yang selalu penegakan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Yulianto menyatakan kerugian negara 10 juta tidak equal dengan biaya penyidikan yang memakan biaya hingga ratusan juta.
Menanggapi itu, Benny menekankan pentingnya pendekatan yang lebih proporsional dalam penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian negara yang tidak signifikan.
“Betul kata Pak Kajati, kita perlu mempertimbangkan kemanfaatan dari proses penegakan hukum. Misalnya kasus tipikor di desa dengan kerugian negara 10 juta atau 20 juta rupiah. Jangan sampai biaya penyidikan justru jauh lebih besar, mencapai ratusan juta rupiah. Meski demikian, tentu kepastian hukum dan efek jera tetap harus dijaga,” ujar Benny dalam pertemuan dengan mitra tersebut, Palembang, Kamis (21/8/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Benny juga mengingatkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait implementasi aturan di lapangan.
Selain itu, Benny menyoroti kondisi keamanan di Sumatera Selatan yang masih tinggi tingkat kriminalitasnya. Ia menekankan agar Polda Sumsel tetap fokus menjalankan tugas pokok kepolisian di samping mendukung program nasional.
“Sumatera Selatan ini tingkat kriminalitasnya cukup tinggi, bahkan setelah Sumut, termasuk yang terbesar di Sumatera. Program nasional seperti astacita Presiden tentu perlu kita dukung, terutama terkait ketahanan pangan. Namun tugas pokok kepolisian jangan sampai terabaikan. Masyarakat butuh polisi yang tangguh dan hebat,” pungkas Politisi fraksi Partai Golkar itu. {}
