Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah Provinsi Sulut dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Juru bicara Fraksi Golkar, Raski Mokodompit, menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Sulut menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Karena itu, perhatian terhadap nasib petani dan nelayan harus tergambar jelas dalam postur APBD, termasuk dalam perubahan anggaran tahun 2025 ini.
“Masyarakat Sulawesi Utara sebagian besarnya adalah petani dan nelayan. Fraksi Partai Golkar ingin mengetahui apa langkah dari pemerintah provinsi yang tergambar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk menyejahterakan petani dan nelayan,” ujar Reski saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/8/2025), dikutip dari ZonaUtara.
Menurut Fraksi Golkar, tantangan petani dan nelayan semakin berat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Karena itu, kebijakan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut, mulai dari akses bantuan, penguatan produksi, hingga pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Golkar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kesejahteraan petani dan nelayan. Oleh karena itu, mereka mendesak Pemprov Sulut memberikan penjelasan terkait langkah konkret yang akan ditempuh, agar APBD benar-benar berpihak pada sektor yang menjadi penopang utama ekonomi rakyat. {}
