Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara beberapa waktu lalu melakukan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Cimahi dalam rangka pembahasan Rancangan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
M.Q. Iswara mendorong agar pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat meningkat. Baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional Daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yanng sah.
Iswara menyampaikan, pendapatan Provinsi Jawa Barat dari PAD mengalami kenaikan sebesar Rp34 miliar, yang tadinya Rp19,3 triliun, kini menjadi Rp19,34 triliun.
Adapun pendapatan dari transfer yang semula Rp11,1 triliun menjadi Rp11,14 triliun. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, pendapatan Provinsi Jawa Barat meningkat sekitar 3,56 persen atau setara dengan Rp. 1 triliun lebih.
Menurut Iswara, pendapatan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Badan Anggaran (Banggar). Diharapkan semua dinas penghasil di bawah koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan.
”Ini masih jauh dari harapan rekan-rekan Badan Anggaran. Kami masih berharap ada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu, semua dinas penghasil di bawah koordinasi TAPD dapat lebih kreatif dalam upaya menaikan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah,” ucap Iswara dalam siaran media, dikutip Jumat (22/8/2025), dikutip dari WestJavaToday.
Iswara juga berharap agar pendapatan bisa melalui dari sektor pajak kendaraan bermotor seperti, balik nama, bahan bakar, kemudian dari pajak air permukaan, pajak rokok, dan juga dari pajak mineral yang bukan logam.
”Tentunya kami berharap dari sektor pajak ini masih bisa digali untuk pendapatan daerah. Masih ada waktu untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor,” tuturnya.
Iswara juga menyebutkan sektor-sektor yang sudah dikembangkan dapat berpotensi untuk kenaikan pendapatan daerah. Salah satunya berkoordinasi dengan DPR RI untuk kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Mengingat, banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat.
”Kami juga tidak lepas untuk terus melobi ke Jakarta, DPR RI. Jika pendapatan, DAK, dan DAU naik, maka pembagian hasil untuk Jawa Barat juga akan naik,” pungkas Iswara. {}
