Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yulisman menilai capaian investasi hulu minyak dan gas (migas) pada Semester I 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga dengan dukungan regulasi yang lebih adaptif.
Dia menekankan momentum kenaikan investasi ini bisa hilang apabila pemerintah dan DPR tidak segera menyelesaikan revisi regulasi sektor migas yang sudah terlalu lama tertunda.
“Realisasi investasi hulu migas semester pertama 2025 mencapai US$ 7,19 miliar, naik 28,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyeksinya hingga akhir tahun bisa tembus US$ 16,5–16,9 miliar, yang menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas,” ujar Yulisman di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Regulasi Mangkrak & Iklim Investasi
Yulisman menyoroti revisi Undang-Undang Migas yang sudah lama dibahas tak kunjung rampung sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Padahal, laporan SKK Migas mencatat Indonesia berada di peringkat 9 dari 14 negara Asia Pasifik dalam iklim investasi migas — menandakan masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga.
“Kalau aturan dasarnya terus tertunda, investor bisa ragu menempatkan capital expenditure jangka panjang. Padahal, sektor migas adalah backbone energi nasional, termasuk dalam transisi menuju energi rendah karbon,” tambah legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.
Momentum Transisi & Kebutuhan Teknologi
Yulisman juga menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda Carbon Capture and Storage (CCS) serta pengembangan energi rendah emisi dalam proyek hulu migas.
Dia menyebut sebagian besar perusahaan global mulai mensyaratkan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam setiap investasi migas.
“Kalau regulasi tidak adaptif dengan tuntutan dekarbonisasi, Indonesia bisa kehilangan kesempatan. Padahal, CCS, Enhanced Oil Recovery, dan reaktivasi sumur tua adalah kunci menjaga lifting migas sembari memenuhi target Net Zero,” jelas Yulisman.
Komitmen DPR RI
Yulisman menegaskan Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi migas bersama pemerintah.
Dia menyatakan DPR akan mengawal agar beleid baru memberi kepastian hukum, mendorong investasi, sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Investasi hulu migas yang naik tajam ini jangan sampai jadi momentum sesaat. Regulasi harus segera diputuskan agar Indonesia mampu bersaing, menjaga ketahanan energi, sekaligus menyiapkan transisi yang berkeadilan,” ujar Yulisman. {}
