Berita Golkar – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat. Pemerintah menurutnya, melihat perkembangan terkini di media sosial tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan serius yang perlu diantisipasi bersama.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, dalam keterangan melalui akun Instagram resminya @meutya_hafid, menjelaskan bahwa pemerintah menerima lonjakan laporan masyarakat terkait maraknya ajakan penjarahan, penyerangan, hingga isu SARA yang beredar luas di media sosial.
“Kami juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi, mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurutnya, indikasi awal menunjukkan adanya pola yang lebih serius, yaitu upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi. Hal ini tidak hanya tampak dari narasi yang beredar, melainkan juga dari aktivitas akun-akun yang menyiarkan konten kekerasan secara langsung.
Lebih lanjut, Kemkomdigi menemukan adanya aliran dana signifikan melalui platform digital terkait dengan konten anarkis yang disiarkan secara maraton. Konten tersebut dimonetisasi melalui fitur donasi maupun gifts bernilai besar. “Beberapa akun yang terlibat bahkan terhubung dengan jaringan judi online,” jelas Meutya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak dijadikan celah bagi provokasi yang bisa memicu kericuhan.
“Kami menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, di saat yang sama, kami juga mencatat adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar,” ujarnya.
Pemerintah pun mengingatkan agar ruang digital tidak dimanfaatkan untuk tujuan merusak. Sebaliknya, media sosial diharapkan tetap menjadi sarana positif bagi kegiatan pembelajaran, ekonomi digital, maupun ekspresi kreatif yang membangun.
Menkomdigi juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial. “Jangan mudah terpancing provokasi, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan biasakan melakukan pengecekan silang. Gunakan sumber terpercaya, termasuk media yang berpegang pada kode etik jurnalistik,” kata Meutya.
Ia menutup dengan ajakan untuk menjaga ruang digital sebagai kepentingan bersama. “Ruang digital adalah milik kita bersama. Mari kita jaga agar tetap sehat, aman, dan tidak diperalat untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin memecah belah,” pungkasnya.
