Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar tidak gegabah dalam mengalokasikan anggaran ketahanan pangan yang sebagian besar diarahkan untuk program bantuan beras gratis. Menurutnya, skema ini memang bermanfaat dalam jangka pendek, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Firman menjelaskan, ketahanan pangan seharusnya dipahami sebagai kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menilai penggunaan anggaran yang terlalu besar untuk program beras gratis justru mengabaikan aspek produktivitas.
“Program bantuan ini memang bisa menyentuh masyarakat miskin, tetapi tidak serta-merta meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Kalau hanya mengandalkan konsumsi, kita akan terus bergantung pada impor,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi MPR itu menegaskan, usulan anggaran tahun 2026 sebesar Rp22,5 triliun untuk program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP) akan jauh lebih efektif bila diarahkan ke sektor-sektor yang mendorong peningkatan produksi.
Ia menyebut beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur pertanian, pengadaan lahan produktif baru, mekanisasi alat pertanian modern, hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani. “Kalau anggaran sebesar itu diinvestasikan ke sektor hulu, maka manfaatnya berlipat. Petani berdaya, produksi meningkat, dan kedaulatan pangan kita makin kuat,” tegasnya.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menyoroti fakta bahwa mayoritas penerima bantuan pangan justru berasal dari pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ironi, karena di satu sisi petani mendapat bantuan beras, sementara di sisi lain sektor pertaniannya tidak diperkuat.
“Kalau petani dibiarkan hanya sebagai penerima bantuan, maka mereka tidak pernah naik kelas. Yang dibutuhkan adalah program jangka panjang agar mereka bisa mandiri,” tutur Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Meski demikian, Firman tidak menutup mata bahwa program beras gratis juga memiliki fungsi sosial. Program ini dapat menjadi jaring pengaman di saat masyarakat menghadapi krisis, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan agar tidak melonjak tajam.
Namun ia menekankan, manfaat sosial itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan strategi besar pembangunan pangan. “Beras gratis memang ada gunanya, tapi harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin keberlanjutan produksi,” ucapnya.
Dalam rapat kerja dengan Kepala Bapanas tersebut, Firman mendorong agar lembaga ini tidak sekadar menjalankan program secara rutinitas, melainkan juga melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan anggaran. Ia menekankan pentingnya evaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, dampak jangka panjang terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan, serta alternatif penggunaan anggaran yang lebih produktif.
“Kalau kita bicara ketahanan pangan, orientasinya bukan hanya pada konsumsi, tetapi produksi. Jangan sampai kita sibuk bagi-bagi beras tapi tidak mengurus petani. Pemerintah harus memastikan uang rakyat yang begitu besar benar-benar dikelola secara efektif untuk memperkuat fondasi pangan nasional kita,” pungkas Firman.
