Berita Golkar – Anggota DPR RI Hamka B Kady menyerap aspirasi serta berdiskusi tentang situasi kebangsaan bersama puluhan kepala desa dari Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, hingga Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Pada gelaran temu konstituen yang berlangsung di Kota Makassar, Sabtu (6/9/2025) itu, berbagai aspirasi dan persoalan di desa menjadi pembahasan. Misalanya terkait infrastruktur di desa, masalah pertanian, pendidikan, hingga perkonomian desa.
Persoalan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih menjadi pembahasan terkemuka dalam forum yang digelar dalam suasana hangat, penuh keakraban dan terbuka ini.
Hamka B Kady mendengar secara langsung aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam DPD Apdesi Sulsel. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel I itu menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program makan bergizi gratis.
Kepala desa memaparkan progres Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu pendampingan untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Gagasan ini dicetuskan Presiden Prabowo untuk melepaskan warga desa dari lingkaran kemiskinan.
“Perlu adanya pendampingan agar program ini sukses sampai ke bawah, jadi bukan hanya di permukaan saja. Karena percuma sumber daya alam melimpah tapi sumber daya manusianya tidak mumpuni, susah juga. Jadi kami harapkan pendampingan,” tutur salah seorang kepala desa, dikutip dari RakyatSulsel.
Koperasi Desa Merah Putih akan beli hasil produk-produk pertanian lokal. Kabar ini tentu menggembirakan bagi para petani dan mengundang harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.
Namun yang menjadi tantangan adalah pengelolaan dana simpan pinjam. Sistem ini diminta dikaji kembali. Skema pembayaran perbulan seperti yang diterapkan perbankan jelas tidak dapat dipenuhi petani yang mengandalkan hasil panen sebagai pembayaran.
Menanggapi hal tersebut, Hamka B Kady menyampaikan seluruh masukan dan aspirasi tersebut akan dipelajari. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional.
“Oleh sebab itu peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pengawalan kami di DPR bersama pemerintah,” kata Hamka.
Pada kesempatan itu, Hamka B Kady juga memaparkan duduk persoalan terkait gaji dan tunjangan anggota DPR. Ia memastikan segala aspirasi yang disuarakan masyarakat akan menjadi catatan dan dicarikan solusi terbaiknya.
Menurutnya, DPR RI telah menyetop pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025.
Selain itu, DPR juga sepakat melakukan pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas. Misalnya biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. {}
