Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti pentingnya penguatan layanan pencarian dan pertolongan (SAR) di berbagai wilayah rawan bencana maritim dan perairan.
Ia menekankan bahwa belanja anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas tidak cukup hanya berfokus pada pengadaan peralatan, tetapi juga harus menyentuh pembangunan pos-pos SAR di daerah pesisir, danau, hingga kawasan padat penduduk yang rawan kecelakaan laut.
“Pesisir pantai kita begitu luasnya, dan masih banyak pos-pos SAR yang belum ada di daerah-daerah yang rawan untuk baik itu masalah kecelakaan ataupun tenggelam di laut, dan hal-hal lain. Saran kami Pak dari belanja anggaran Bapak itu lebih fokus juga Pak, jangan hanya perlengkapan, tapi juga pos-pos SAR Pak,” kata politisi yang akrab disapa Ijeck itu dalam Rapat Komisi V DPR dengan pemerintah di Senayan, Jakarta pada Senin (8/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Ia mencontohkan, di wilayah Sumatera Utara yang memiliki garis pantai panjang di sisi barat dan timur, keberadaan pos SAR masih sangat minim. Padahal, kawasan tersebut rawan tsunami dan banyak dihuni masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Selain itu, Danau Toba yang merupakan salah satu danau terbesar di dunia juga pernah menjadi lokasi kecelakaan kapal dengan korban jiwa yang cukup besar.
“Kami di Sumatera Utara juga pos SAR-nya belum banyak, saya lihat di data baru ada tiga Pak. Sementara banyak daerah pesisir kami, pantai barat, pantai timur itu daerah pesisir yang padat penduduk, bahkan nelayan juga banyak sana dan juga rawan untuk tsunami Pak, terutama daerah pantai barat,” ujar legislator dapil Sumatera Utara I itu.
Selain memperkuat keberadaan pos SAR, Musa mengusulkan agar pendidikan tanggap darurat pencarian dan pertolongan juga dikenalkan sejak usia dini melalui kurikulum sekolah. Menurutnya, pemahaman dasar mengenai SAR sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh aparat atau anggota Basarnas, melainkan juga oleh masyarakat luas agar lebih siap dalam menghadapi kondisi darurat.
“Apakah mungkin dimasukkan juga dalam kurikulum belajar Pak? Dari mulai tingkat SD sudah ada kurikulum belajar tentang bagaimana anak-anak kita sudah mengetahui tentang tentang SAR ini seperti apa,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam Rapat.
Ia menilai, penguatan kapasitas masyarakat sejak dini akan lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan peralatan atau pelatihan internal. Dengan begitu, generasi mendatang memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi risiko kecelakaan atau musibah di perairan.
“Kalau ini bisa kita mulai dari anak-anak tingkat SD, berjenjang sampai SMP, SMA, mungkin tidak sekarang Pak, mungkin kita tidak ada lagi di dunia ini, tapi nanti generasi kita ke depan sudah lebih siap, masyarakat kita siap,” tuturnya.
Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2026, Basarnas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,409 triliun dari total pagu kebutuhan Rp2,272 triliun. Jumlah ini meningkat dari pagu indikatif per Juli 2025 yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,01 triliun. Dengan kondisi tersebut, Komisi V DPR RI mendorong agar penggunaan anggaran difokuskan pada kebutuhan mendesak, termasuk pembangunan pos-pos SAR di wilayah rawan.
Dalam rapat dengan agenda pembahasan RKA-K/L 2026 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026 dan penetapan RKA-K/L 2026 itu hadir Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta jajaran. Selain itu, ada agenda yang sama juga dihadiri Wakil Menteri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membahas RKA-K/L Kementerian Desa PDT. {}
