Berita Golkar – Ketua Komisi XII DPR RI berharap Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terpilih memiliki jiwa yang visioner, progresif, dan komitmen kuat dalam bidang ketahanan energi nasional.
“Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam fit and proper test Komisi XII, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah tengah mendorong transisi energi baru terbarukan. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi stabilitas pasokan energi.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
Ke depan, kata Bambang, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Dalam hal ini, ia mengingatkan perlunya transformasi digital yang menyeluruh.
“Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time (waktu nyata) harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” ucapnya, dikutip dari laman DPR RI.
Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data antara BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di samping itu, dia mendorong anggota Komite BPH Migas yang akan terpilih untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan serta menjamin energi bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak.
Sebelumnya, uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon berlangsung ketat dan transparan disiarkan secara live streaming kanal YouTube media sosial resmi DPR RI. Dari total 18 nama yang diajukan, akhirnya dipilih sembilan yang dianggap memenuhi kualifikasi dan mampu menjawab tantangan pengaturan hilir migas di masa mendatang.
Adapun 18 nama calon yang mengikuti fit and proper test adalah: Abdul Halim, Alimuddin Baso, Arief Nurzaman, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Bambang Utoro, Baskara Agung Wibawa, Dwi Anggoro, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory, Mustafid Gunawan, Sahat Purba, Senda Hurmuza, Sutrisno, dan Wahyudi Anas.
Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029. Ia menggantikan Erika Retnowati.
“Dari sembilan calon anggota komite BPH Migas terpilih, maka disepakati saudara Wahyudi Anas Kepala BPH Migas masa jabatan 2025–2029,” kata Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dalam fit and proper test.
Dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029, diharapkan kinerja lembaga ini semakin optimal dalam memastikan ketersediaan, distribusi, serta pengawasan BBM dan gas bumi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan digitalisasi. {}
