Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar menyoroti isu krisis hunian di Jakarta. Fraksi Golkar pun menyinggung program Dp 0 Persen era Gubernur Anies Baswedan yang dianggap sempat menjadi terobosan.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri saat rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026, Senin (8/9/2025).
“Jakarta masih menghadapi krisis hunian. Data menunjukkan, backlog (kesenjangan) perumahan masih tinggi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sardy, dikutip dari TribunJakarta.
Harga tanah dan rumah di Jakarta terus melonjak tinggi, hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit memiliki hunian.
Pemprov DKI Jakarta sempat memiliki program Dp 0 persen, kebijakan tersebut dijalankan di era kepemimpinan Anies Baswedan. Program Dp 0 persen kata Sardy, sempat menjadi terobosan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.
“Program DP 0 Rupiah pernah menjadi terobosan, tetapi realisasinya jauh dari target. Kendala utama ada pada keterjangkauan cicilan dan ketersediaan lahan,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta di Rancangan APBD 2026 memiliki postur anggaran sebesar Rp1,64 Triliun untuk belanja modal tanah. “Sayangnya, dana tersebut belum diarahkan secara khusus untuk program hunian rakyat,” kata Sardy.
Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta program baru dalam menangani krisis hunian di Jakarta. Diantaranya, optimalisasi lahan milik Pemprov untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) murah, bukan hanya perumahan komersial.
Revitalisasi kampung kota, bukan sekadar penggusuran, tapi peningkatan kualitas permukiman dengan melibatkan masyarakat. “Bank tanah daerah, Pemprov harus menyiapkan cadangan lahan untuk hunian rakyat di masa depan,” kata Sardy. {}
