Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah, mendorong pemerintah agar memasukkan pendidikan tanggap darurat pencarian dan pertolongan (SAR) ke dalam kurikulum sekolah.
Dia menilai, pengetahuan dasar mengenai kesiapsiagaan bencana harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya untuk aparat tetapi juga masyarakat luas.
“Apakah mungkin dimasukkan juga dalam kurikulum belajar? Dari mulai tingkat SD, anak-anak sudah mengetahui tentang SAR, sehingga mereka siap menghadapi kondisi darurat,” ujar Musa yang akrab disapa Ijeck dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari Tribunnews.
Menurut Musa, pembelajaran SAR sejak jenjang SD, SMP, hingga SMA akan membentuk generasi yang lebih siap menghadapi potensi bencana maupun kecelakaan laut.
Dia menekankan bahwa penguatan kapasitas masyarakat sejak usia dini lebih efektif dibanding hanya mengandalkan peralatan atau pelatihan internal Basarnas.
“Kalau ini bisa kita mulai dari anak-anak tingkat SD, berjenjang sampai SMA, mungkin bukan kita yang merasakan, tapi generasi ke depan akan lebih siap,” ucapnya.
Selain soal kurikulum, Musa juga menyoroti masih terbatasnya jumlah pos SAR di wilayah rawan bencana, terutama di Sumatera Utara.
Dia menyebut provinsi tersebut memiliki garis pantai panjang dan Danau Toba yang rawan kecelakaan kapal, namun baru terdapat tiga pos SAR aktif. “Pantai barat dan timur Sumut padat penduduk, banyak nelayan, dan rawan tsunami. Jumlah pos SAR masih sangat kurang,” ujarnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Basarnas memperoleh alokasi Rp1,409 triliun dari kebutuhan Rp2,272 triliun.
Komisi V DPR meminta agar anggaran tersebut diarahkan pada program prioritas, termasuk pembangunan pos SAR di daerah rawan dan penguatan edukasi masyarakat.
Rapat Komisi V DPR yang membahas RKA-K/L 2026 tersebut turut dihadiri Kepala Basarnas beserta jajaran serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. {}
