Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan mangkraknya pembangunan Pasar Munjul di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur selama lebih dari 10 tahun.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab menilai bahwa permasalahan tersebut bentuk nyata lemahnya Pemprov dalam menangani permasalahan ini.
“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa permasalahan mangkraknya pembangunan Pasar Munjul di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, merupakan bentuk nyata lemahnya perencanaan, pengawasan, dan tata kelola pembangunan daerah,” ujar Sardy beberapa waktu lalu, dikutip dari Akurat.
Ia menerangkan, revitalisasi pasar yang telah dimulai sejak tahun 2014 dengan nilai anggaran sebesar Rp10,2 miliar hingga saat ini, atau lebih dari 10 tahun, tidak kunjung terselesaikan dan hanya menyisakan bangunan terbengkalai yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ironisnya, meskipun berada dalam kondisi pasar yang jauh dari kata layak, para pedagang tetap dibebani kewajiban retribusi bulanan yang berkisar antara Rp200.000 hingga Rp450.000, yang jelas tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima,” katanya.
Atas dasar tersebut, lanjut Anggota Komisi D itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan perlunya langkah nyata Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum dan administrasi yang menghambat.
Kemudian, melakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi agar lebih adil dan proporsional, serta mempertimbangkan pengalihan pengelolaan Pasar Munjul kepada Perumda Pasar Jaya. “Hal ini agar proses revitalisasi dapat berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. {}
