Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti persoalan akreditasi perguruan tinggi yang hingga kini masih menjadi momok bagi banyak kampus, baik negeri maupun swasta. Salah satu isu utama yang muncul adalah soal pembiayaan akreditasi, yang dinilai memberatkan terutama bagi perguruan tinggi skala kecil.
“Akreditasi bagi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, tentu sangat penting sekali. Di samping sebagai bentuk pengakuan, juga di situlah mutu akan terjamin. Jadi proses akreditasi itu jelas perlu,” kata Hetifah usai berdialog dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Hetifah menjelaskan, adanya perdebatan yang muncul mengenai siapa yang seharusnya menanggung biaya akreditasi. Jika sepenuhnya pemerintah, seperti pola lama di bawah BAN-PT, perguruan tinggi bisa fokus pada pengembangan akademik tanpa terbebani biaya.
Namun konsekuensinya, dibutuhkan anggaran besar dari pemerintah dan kerap menimbulkan antrean panjang dalam proses akreditasi.
Karenanya, pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri menjadi solusi untuk mempercepat proses akreditasi. Namun, hal ini justru dikeluhkan karena biaya yang cukup tinggi sehingga perlu ada solusi lainnya yang tidak membebani satu pihak saja.
“Dengan adanya lembaga akreditasi mandiri, diharapkan kebuntuan ini bisa diurai. Tapi masalahnya, oleh sebagian perguruan tinggi kecil, biayanya dirasa terlalu tinggi. Jadi mungkin harus ada skema jalan tengah,” jelas Hetifah.
Politisi Partai Golkar ini berpendapat perguruan tinggi besar yang sudah mapan seharusnya bisa ikut berkontribusi membiayai akreditasi. Sementara untuk kampus kecil, perlu ada dukungan pemerintah agar mutu tetap terjamin tanpa membebani keuangan kampus.
Sehingga skema afirmasi dinilai perlu dalam pembiayaan akreditasi. Ia mencontohkan, perguruan tinggi di daerah pedalaman atau yang baru pertama kali mengajukan akreditasi bisa dibiayai penuh oleh pemerintah. Sementara untuk akreditasi berikutnya, bisa diterapkan pola cost sharing antara perguruan tinggi dan pemerintah.
“Kita ingin di satu sisi lebih cepat, tapi juga terjangkau. Jadi mungkin nanti akan ada skema jalan tengahnya, barangkali ada semacam afirmasi bagi perguruan tinggi di pedalaman atau untuk akreditasi pertama dibiayai pemerintah, tetapi akreditasi berikutnya bisa ada pola cost sharing,” terangnya. {}
