Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap materi rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Jakarta, Kamis, antara lain membahas tata kelola sumber daya alam (SDA) dan strategi untuk memperkuat PT Timah.
“Ya, yang pertama adalah penataan PT Timah agar kuat, jadi PT Timah harus kita diperkuat, karena 89 persen dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Antaranews.
Dalam rapat Dewan Pertahanan Nasional itu, dirinya menekankan pentingnya turut melibatkan masyarakat dalam penataan pengelolaan sumber daya, khususnya timah di Bangka Belitung.
“Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian dari kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu, (mereka yang dilibatkan wajib, red.) memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” kata Bahlil.
Dewan Pertahanan Nasional menggelar rapat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis, dengan pembahasan utama mengenai pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris DPN, kemudian deputi-deputi DPN, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, dan kepala staf dari tiga matra TNI.
Ada juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan Direktur Utama (Dirut) PT Timah Restu Widiyantoro.
Rapat yang berlangsung secara tertutup itu diawali dengan paparan dari Dirut PT Timah Restu Widiyantoro mengenai kondisi terkini pertambangan timah, termasuk di Bangka Belitung.
Dalam paparannya, Restu menyoroti maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal. Restu juga mengusulkan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh pemerintah, yaitu penertiban penambangan ilegal, dan langkah-langkah penataan lainnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil memaparkan regulasi-regulasi terkait pertambangan, lalu Menteri Keuangan Purbaya memberikan paparan mengenai aktivitas ilegal yang berkaitan dengan bea cukai.
Selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memaparkan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang perlu diawasi aktivitasnya.
Dalam rapat yang sama, Mendiktisaintek sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto menjelaskan mengenai timah yang juga mengisi posisi strategis sebagai logam tanah jarang. {}
