Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara bergerak cepat mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. Langkah ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyerahkan hasil evaluasi tunjangan rumah ke Kemendagri.
Iswara menegaskan, DPRD Jabar tidak ingin berlama-lama menunggu. Evaluasi yang sudah dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) DPRD langsung disetorkan ke pemerintah pusat. Momen ini dinilai tepat karena bersamaan dengan proses pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang tengah dinilai oleh Kemendagri.
“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Jawa Barat menyampaikan kesiapan untuk evaluasi tunjangan perumahan. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi ke Kemendagri,” kata Iswara saat dihubungi, Rabu (10/9/2025), dikutip dari RRI.
Ia menyebut, arahan Mendagri Tito Karnavian sudah jelas: seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia harus dievaluasi. Hal ini karena tunjangan rumah melekat pada belanja APBD sehingga kewenangannya berada di Kemendagri.
“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Jadi tidak hanya Jawa Barat, semua DPRD di Indonesia juga wajib menyerahkan evaluasinya,” tegas Iswara.
Meski belum ada kepastian kapan hasil evaluasi tersebut keluar, Iswara menekankan bahwa Jawa Barat menjadi yang terdepan. “Kami menunggu proses dari Kemendagri setelah semua daerah menyerahkan laporan. Tapi Jabar sudah gaspol, jadi yang pertama menyerahkan,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk siap dievaluasi. Iswara menyebut, keterbukaan ini penting untuk menjawab polemik tunjangan rumah yang berkembang di masyarakat.
“Kami sepakat tunjangan perumahan siap dievaluasi. Karena ini melekat di APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap,” pungkasnya. {}
