Berita Golkar – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sedang jadi sorotan publik. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan rencana itu masih belum terealisasi, masih menunggu arahan resmi dari Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kita dengarkan dulu apa yang menjadi keputusan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Dalam rapat dengan Komisi XI, beliau sudah dua kali hadir dan menyampaikan salah satu statement-nya akan membuat tradisi baru,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Inilah.
Misbakhun menekankan, Komisi XI akan memberi kesempatan kepada Purbaya untuk memaparkan ide, gagasan, dan konsep besar ekonomi nasional yang akan dijalankan ke depan.
“Karena itu adalah keputusannya, maka kita dengarkan dulu. Kita berikan kesempatan kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, apa saja ide dan konsep beliau setelah ditunjuk Presiden Prabowo,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Fraksi Partai Golkar akan menentang jika kebijakan kenaikan iuran BPJS diberlakukan, ia menegaskan sikap partainya selaras dengan pemerintah.
“Kalau Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, apapun keputusan pemerintah kita beri penguatan secara politik,” tegas Misbakhun.
Sebelumnya, Direktur Utama Badan (Dirut) Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyarankan agar pertimbangan naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 2026, ditanyakan dan dikonfirmasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) sebelumnya Sri Mulyani.
Menurut Ali Gufron pernyataan tersebut bukanlah datang dari pihaknya, sehingga lebih baik menanyakan ke narasumber pertama isu ini. Narasumber dimaksud adalah Sri Mulyani yang menyatakan akan ada penyesuaian tarif BPJS mulai 2026. “Kan Dirut BPJS belum pernah ngomong itu. Silakan tanyakan beliau,” ujar Ali Gufron di Bandung, Senin (25/8/2025).
Meski demikian, Ali menilai jika terealisasikan hal tersebut bagus dan baik. “Itu bagus,” ucapnya. {}
