Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memutihkan denda tunggakan pembayaran bagi penghuni rumah susun (rusun).
Ramly mengatakan, rata-rata penghuni rusun merupakan warga miskin. Sehingga, ia menilai Pemprov jangan terus mengambil untung dari warga rusun melalui tunggakan pembayaran.
“Kita masih mau cari untung. Rusun itu sama orang rakyat kita sendiri miskin kok kita cari untung. Bunga berbunga, riba diatas riba kita kan bagaimana menerapkan riba? Kok nggak sadar apa itu yang saya nggak suka,” ujar Ramly kepada Akurat Jakarta, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Akurat.
Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan pemutihan terhadap Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, pemutihan terkait denda tunggakan pembayaran bagi penghuni rusun tak kunjung diberikan.
Anggota Komisi E itu juga meminta agar pemutihan tunggakan tersebut dipenuhi dengan persyaratan tertentu. Jika masih mengulang terus maka harus dikeluarkan.
“Tapi kalau orang miskin, bunga berbunga. Sekali-sekali dong tunggakan sekian tahun itu dipenuhi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jika mengulangi lagi dia dikeluarkan,” tukasnya. {}
