Berita Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan hal penting yang harus dilakukan adalah mencegah korupsi sejak dini.
Bukan hanya menindak setelah terjadi. Itu disampaikannya saat membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Kaltim yang diinisiasi Inspektorat Daerah Kaltim bekerja sama dengan KPK di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
Menurut Gubernur, pencegahan harus dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APBD. Jika sejak awal sudah benar, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan program pembangunan akan lebih mudah dijaga agar tepat sasaran dan bersih dari praktik penyimpangan.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Di dalamnya ada harapan masyarakat, mulai jalan, sekolah, rumah sakit, hingga program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah APBD harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Gubernur, dikutip dari Kaltimpost.
Dalam kesempatan itu, Harum mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak menyalahgunakan APBD untuk kepentingan pribadi. Perangkat daerah, lanjut Harum, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan.
Gubernur mengungkapkan tahun lalu, indeks Monitoring Center of Prevention (MCP) Kaltim masih berada di angka 73,22 atau di bawah rata-rata nasional 76. Targetnya, Kaltim bisa menembus angka 80 ke atas.
“Kalau perencanaan dan penganggarannya sudah benar, hasilnya akan lebih mudah dijaga. Karena itu, mari kita perbaiki sejak awal,” pesan Gubernur.
Dia berharap sinergi antara Pemprov, DPRD, KPK, BPKP, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan tata kelola keuangan yang baik, Harum optimistis Kaltim mampu mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Yaitu masyarakat yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.
Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Kaltim itu diikuti seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, asisten dan staf ahli, kepala dinas/badan/biro/RSUD lingkup Pemprov Kaltim, serta Perusda Kaltim.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Audit Charter/Piagam Audit Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim oleh Gubernur, sekprov, dan Inspektur Daerah Kaltim, disaksikan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto.
Narasumber yang dihadirkan antara lain Setyo Budiyanto yang menyampaikan materi tentang “Pemberantasan Korupsi menuju Indonesia Emas 2045” dan Kajati Kaltim Supardi. Dengan materi “Pencegahan Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”. {}
