Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Sarmuji mendukung wacana pengendalian penggunaan akun media sosial, di mana satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial (medsos) saja. Namun, Sarmuji mengusulkan opsi lain selain pembatasan akun, yakni melalui pengendalian SIM card.
“Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (16/9/2025), dikutip dari Kompas.
Sarmuji menilai, langkah pengendalian lewat SIM card akan memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendorong akuntabilitas pemilik akun. Dengan begitu, kata dia, orang akan berpikir sebelum membuat akun jika tujuannya buruk.
“Dengan mengendalikan SIM card, bisa ditelusuri pemilik akunnya. Jadi penggunaan akun bisa lebih bertanggung jawab, tidak membuat akun untuk tujuan buruk karena bisa ketahuan,” tuturnya.
Kemudian, Sarmuji menekankan bahwa pembatasan akun tetap penting, namun mekanismenya harus dilakukan melalui SIM card. Menurutnya, secara praktis, satu orang bisa saja memiliki dua akun, misalnya untuk kebutuhan bisnis dan personal.
“Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal, tetapi tetap satu orang,” kata Sarmuji.
Melalui cara yang dia usulkan ini, Sarmuji meyakini, akan lebih realistis diterapkan tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat. Sarmuji turut mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan antara menjaga ruang digital yang sehat, dengan tetap melindungi hak-hak warga negara.
“Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi kalau pengendalian dilakukan lewat SIM card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital,” jelasnya.
“Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab,” sambung Sarmuji.
Dengan demikian, Sarmuji mengatakan, pemerintah maupun DPR perlu mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan.
Sebab, Partai Golkar berpandangan bahwa setiap langkah regulasi di ruang digital harus bisa melindungi masyarakat dari sisi keamanan, tapi sekaligus tidak mengurangi ruang kebebasan yang memang dijamin oleh konstitusi. {}
