Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa insentif bagi guru non ASN dalam program Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol) bukan sekadar angka, melainkan simbol nyata penghargaan negara terhadap para pendidik.
Program Jospol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas ud menyebut ide program ini berangkat dari aspirasi guru yang ia temui langsung, baik saat masih menjabat anggota DPR RI maupun ketika memasuki masa kampanye gubernur.
“Banyak guru, terutama di tingkat PAUD, menerima honor kecil bahkan dibayar tiga bulan sekali. Padahal, mereka adalah pilar peradaban. Tidak ada anak cerdas tanpa guru, tidak ada pemimpin besar tanpa sentuhan guru,” ujarnya, dikutip dari Balpos.
Saat ini, Jospol telah menjangkau lebih dari 31 ribu guru di seluruh Kaltim, mulai dari RA, TK, PAUD, SD, SMP, MI, MTs hingga pondok pesantren. Selain guru, penerima manfaat juga mencakup penjaga rumah ibadah dan tokoh agama yang dinilai berperan menjaga harmoni sosial.
“Insentif ini bukan hanya angka. Ini bukti kehadiran negara di ruang kelas, ruang guru, bahkan di rumah para pendidik,” tambah Rudy.
“Kami tidak ingin Jospol berhenti sebagai program administratif. Harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata guru,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy menekankan pentingnya pendidikan karakter. Menurutnya, mencetak generasi emas tidak cukup jika hanya fokus pada kecerdasan tanpa memperhatikan akhlak dan daya saing.
“Kalau gagal menyiapkan generasi emas, kita hanya akan mewarisi generasi lemas. Pendidikan bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang karakter,” katanya.
Meski menuai apresiasi, kebijakan ini mendapat catatan dari sejumlah guru. Beberapa menilai insentif belum sebanding dengan beban kerja, terutama di daerah terpencil.
Keterlambatan pencairan juga masih menjadi keluhan karena memengaruhi kepastian pendapatan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kaltim, terdapat lebih dari 48 ribu guru dari jenjang TK hingga SMA/SMK, dan sebagian besar masih berstatus non ASN.
Program Jospol dinilai sebagai langkah awal penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta keberanian pemerintah memperbaiki kebijakan secara menyeluruh. {}
