Berita Golkar – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menyampaikan usulan reformasi sistem pemilu kepada Fraksi Partai Golkar DPR. Dalam usulannya, Muhammadiyah menawarkan model jalan tengah sistem pemilu di Indonesia untuk masa mendatang.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi menegaskan semua pihak perlu mencari terobosan baru di tengah perdebatan panjang antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
“Keduanya punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kita perlu jalan tengah agar demokrasi tidak terus tersandera oleh tarik menarik ekstrem ini,” kata Ridho di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip dari RCTIPlus.
Berdasarkan analisis lembaganya, kata dia, sistem proporsional terbuka memang lebih baik dibandingkan tertutup. Akan tetapi, sistem itu tidak lepas dari beberapa kelemahan mendasar.
“Politik uang, lemahnya kelembagaan partai, hingga intervensi elite tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh sistem pemilu,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, Muhammadiyah mengusulkan Moderate List Proportional Representation (MLPR) atau sistem proporsional daftar moderat sebagai jalan tengah. Sistem ini mengakomodasi kekuatan partai sekaligus kandidat, dengan pemilih diberi opsi memilih partai, caleg, atau keduanya.
Selain itu, Muhammadiyah mengusulkan agar ambang batas parlemen pun berada pada kisaran 2,5–3 persen. Hal ini penting agar suara rakyat tidak banyak terbuang.
“Pada Pemilu 2019, lebih dari 21 juta suara rakyat hangus. Sistem jalan tengah ini bisa meminimalisasi wasted vote,” tuturnya.
Ridho menekankan, sistem MLPR juga dapat menjadi ruang evaluasi bagi parpol dalam memetakan kekuatan basis dukungan apakah berbasis identitas partai atau personal kandidat. Selain itu, simulasi menunjukkan sistem ini lebih adil dalam mendistribusikan kursi DPR dibandingkan CLPR.
Kendati demikian, dia mengingatkan reformasi sistem pemilu harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu.
“Kalau regulasi lemah, rekrutmen penyelenggara bermasalah, dan budaya politik uang dianggap biasa, maka sistem apapun tidak akan efektif. Karena itu, sistem jalan tengah ini harus berjalan seiring dengan reformasi regulasi dan tata kelola pemilu,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi gagasan yang dibawa Muhammadiyah. “Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi,” kata Zulfikar Arse.
Menurutnya, DPR memang tengah membuka ruang untuk mencari formula terbaik bagi sistem pemilu di Indonesia. “Kita jadikan bahan untuk kajian. Kita memang sedang mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia. Ini menambah bahan kajian kita,” ujarnya. {}
