Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya penambahan alokasi anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM demi memastikan keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran memadai, berbagai kebutuhan dasar program tersebut akan sulit terpenuhi.
“Kementerian Koperasi itu sangat penting untuk mendapat tambahan anggaran. Kenapa? Karena ada program dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya menjadikan desa sebagai ujung tombak roda perekonomian melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Itu butuh sosialisasi, perangkat pendukung, pergudangan, transportasi, hingga gerai layanan koperasi. Kalau tidak ditambah, program ini akan berjalan tidak optimal,” ujar Nurdin Halid di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp16 triliun untuk mendukung pembiayaan koperasi Merah Putih. Namun, Nurdin menilai dukungan tersebut belum cukup. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memang turut ambil bagian dalam pembiayaan, tetapi peran itu masih terbatas untuk mendorong koperasi berkembang lebih cepat.
“Tidak cukup hanya mengandalkan Himbara. Perlu ada tambahan anggaran dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi agar infrastruktur koperasi Merah Putih benar-benar bisa terealisasi,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Selain pembiayaan dari Himbara dan anggaran Kementerian Koperasi, Nurdin juga menyebut adanya dukungan dari dana transfer ke daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat posisi koperasi sebagai garda depan perekonomian rakyat.
Dengan adanya tambahan dukungan, ia optimistis koperasi Merah Putih tidak hanya akan memperkuat kemandirian desa, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Koperasi Merah Putih adalah program strategis, bahkan saya menyebutnya sebagai program primadona Presiden. Kalau kita serius, koperasi bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dari desa hingga kota,” tegasnya.
