Berita Golkar – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Tahun Anggaran 2026 sehingga total pagu anggaran kementerian tersebut menjadi Rp1,9 triliun.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga kelancaran pelayanan investasi dan memastikan target hilirisasi nasional tercapai sesuai rencana pembangunan ekonomi.
“Aspirasi Komisi XII sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kalau anggaran masih di Rp775 miliar, tentu pelayanan investasi bisa terganggu. Itu sesuatu yang fundamental. Karena itu, seluruh fraksi di Komisi XII sepakat tanpa terkecuali, mufakat untuk mendorong kenaikan anggaran menjadi Rp1,9 triliun,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Tambahan anggaran ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan perizinan investasi, memfasilitasi arus masuk modal asing dan domestik, serta mendukung percepatan hilirisasi industri. Langkah tersebut diyakini menjadi penopang penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Target investasi tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.175,26 triliun, meningkat dari target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada semester I tahun 2025 telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target, dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,25 juta orang.
Bambang menegaskan, stabilitas pelayanan investasi menjadi kunci agar hilirisasi industri berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing nasional.
“Kalau pelayanan investasi tidak stabil, target hilirisasi bisa terganggu. Karena itu, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tapi penentu keberhasilan kita dalam menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” tegas politisi Partai Golkar ini.
