Berita Golkar – Pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal keempat 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempertebal stimulus agar menjangkau kelompok rumah tangga desil empat.
“Arahan dari bapak presiden bahwa bantalan stimulus tambahan itu agar sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025), dikutip dari Tempo.
Adapun desil empat merupakan rumah tangga yang masuk dalam kategori rentan miskin. Airlangga mengatakan pemerintah masih melakukan finalisasi stimulus tambahan tersebut selama satu minggu ke depan. Dia juga menyebutkan bahwa anggaran untuk stimulus masih dihitung.
Sampai akhir 2025, pemerintah telah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan. Pertama, program magang untuk fresh graduate yang akan dimulai pada 15 Oktober mendatang. Kedua, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah kepada 552 ribu pekerja di sektor pariwisata. Ketiga, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 4 liter Minyakita untuk dua bulan.
Keempat, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi. Kelima, program perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan diharapkan bisa mempekerjakan hingga 215 ribu pekerja.
Ketujuh, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Deregulasi dari PP Nomor 28 ini juga akan dilaksanakan per 5 Oktober,” ucap Airlangga. Terakhir, pemerintah menyiapkan program perkotaan dengan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.
Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan menambah anggaran baru untuk stimulus sampai akhir tahun. “Nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang tidak bisa belanja akan saya geser. Sepertinya akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru,” kata Purbaya ketika ditemui wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (1/10/2025). {}
