Berita Golkar – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi shutdown per 1 Oktober 2025. Ini terjadi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Lalu apa dampak shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS) itu terhadap Indonesia?
“Menurut saya dampak shutdown pemerintahan AS belum terlalu jauh. Namun ini tergantung lamanya shutdown, ya ada positif dan negatifnya,” kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita dalam rilisnya, Jumat (3/10/2025).
Berhentinya operasional pemerintahan Negeri Paman Sam itu berdampak pada perundingan dagang Indonesia dengan AS.
“Untuk ekspor dan impor kita kan ada deal-deal yang kita negosiasikan terkait tarif engan shutdown AS ini tentu akan ada delapan atas negosiasi tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, ada hal positif dari shutdown AS tersebut. Menurut Galih, biasanya shutdown akan menghentikan market yang akan bereaksi terhadap mata uang dolar AS.
Mereka akan beralih ke mata uang negara lainnya yang lebih stabil, yang artinya mata uang Amerika mengalami penurunan.
“Maka kita harus melakukan penguatan terhadap rupiah, Maka pemerintah harus bisa menjalankan program-program penguatan rupiahnya. Termasuk dengan trade ke negara lain dan membaca lebih jeli keadaan global,” tegasnya.
Selain itu, kata Galih, bisa juga membuka opsi-opsi baru untuk menggerakan trade Indonesia ke negara selain AS.
“Ini tentu tergantung shutdown AS yang dilakukan Rabu, masuk hari Kamis maka kita lihat saja ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September. Jika tidak ada kesepakatan yang diambil, maka pemerintah tidak punya dana legal untuk membiayai operasional.
Situs resmi Gedung Putih juga memajang waktu durasi pemerintah shutdown dengan tulisan “Democrats Have Shut Down the Government” atau “Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan”.
Partai Republik dengan Partai Demokrat saling tuding dan menyalahkan atas penutupan operasional pemerintah.
Kebuntuan anggaran pemerintah AS terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah UU Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA).
Sedangkan Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin rancangan undang-undang tentang anggaran itu bersih tanpa tambahan persyaratan. {}
