Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan bahwa percepatan penetapan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Bintan dan Karimun akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.
Gubernur Ansar mengungkapkan, usulan percepatan FTZ tersebut telah disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak empat tahun lalu. Namun, baru pada pertemuan terakhir usulan itu mendapat respons positif.
“Kita sudah beberapa kali mengusulkan lewat Menko Perekonomian, dan kemarin baru direspons. Akan dilakukan kajian melalui lembaga independen dan universitas,” ujar Ansar, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari BatamToday.
Dengan lugas, Gubernur Ansar menjelaskan, kajian tersebut penting untuk mengukur efektivitas percepatan pertumbuhan ekonomi di Bintan dan Karimun apabila kedua wilayah itu resmi menjadi kawasan FTZ. Selain itu, akan dihitung juga potensi kehilangan pendapatan negara (total loss) sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.
“Kalau itu dijadikan FTZ, bisa dibandingkan dengan perkembangan inflasi ke depan, terbukanya kesempatan kerja, dan meningkatnya skala ekonomi masyarakat. Masih banyak multiplier effect lain yang bisa kita peroleh,” ungkapnya.
Gubernur Ansar mencontohkan keberhasilan Batam sebagai kawasan FTZ yang mampu menarik investasi besar dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Menurutnya, jika Bintan dan Karimun juga ditetapkan sebagai FTZ, kepastian berinvestasi akan semakin meningkat.
“Contohnya sudah ada di Batam. Kalau tiga wilayah ini jadi FTZ, satu hal penting yang kita dapatkan adalah kepastian untuk investasi,” ujarnya.
Gubernur Ansar juga menyinggung perbedaan karakteristik antara Batam dengan Bintan dan Karimun. Ia menyebut, saat Batam mulai dikembangkan, wilayah tersebut relatif masih kosong. Sementara di Bintan dan Karimun, kepemilikan lahan sudah ada sejak lama.
“Mungkin polanya bisa berbeda, karena kawasan ini sudah ada pemiliknya sejak dulu. Tapi kalau investor mau investasi, mereka bisa membebaskan lahan. Tugas kita menjembatani itu dengan baik,” katanya.
Selain itu, penetapan FTZ di Bintan dan Karimun juga dinilai akan memudahkan pengawasan arus kendaraan dan barang. Saat ini, kendaraan dari Batam yang keluar-masuk kawasan pabean masih harus melalui pemeriksaan berlapis.
“Kalau wilayah FTZ ini menyeluruh, pengawasan akan lebih mudah. Sekarang kalau orang bawa kendaraan dari Batam, harus diperiksa saat masuk wilayah enclave. Mereka bahkan harus ganti kendaraan umum (oplet) untuk masuk kawasan pabean,” tutur Ansar.
Dengan percepatan status FTZ di Bintan dan Karimun, Ia menambhakan, pemerintah Provinsi Kepri berharap tercipta iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, serta perluasan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Itu tadi saya katakan, kalau ini terealisasi, efek peningkatan ekonomi di Kepri aka luar biasa. Kita masih menunggu keputusan dari kementrian,” tutup Gubernur Ansar Ahmad. {}
