Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan wacana terkait dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor.
“Tidak ada aturan yang akan Komdigi keluarkan terkait balik nama seperti BPKB motor, itu tidak benar.” tegas Meutya ditemui di Ambon, Maluku, Rabu (8/10/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan semangat utama dari kebijakan baru ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus kehilangan atau pencurian ponsel. Dalam proses ini, Meutya menegaskan tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
“Bagi masyarakat yang kehilangan dalam rangka pengamanan data-data diri mereka, mereka diperbolehkan untuk melakukan pemblokiran terhadap IMEI-nya sendiri,” tuturnya, dikutip dari Tempo.
“Apakah nanti mau dipindah tangankan itu sepenuhnya adalah hak dari mereka yang sebagai pemilik dari ponsel tersebut.”
Lebih jauh, ia menyebutkan, meskipun tidak ada tambahan biaya, tapi ada regulasi yang hanya memperbolehkan memilih tindakan seperti pemblokiran terhadap IMEI ponsel karena kehilangan, dicuri, atau memang atas kepentingan pribadi. Untuk itu, dia meminta masyarakat masyarakat tidak perlu khawatir dengan informasi keliru yang beredar itu.
Kementerian Komunikasi dan Digital kini tengah menyiapkan aturan teknis terkait layanan blokir dan pendaftaran ulang IMEI, yang bertujuan memperkuat perlindungan data serta mencegah penyalahgunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia. IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah.
Dengan sistem itu, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat yang resmi atau legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.
IMEI dinilai juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal, melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel. {}
