Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mempercepat penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi.
Menurut Bahlil, selama ini proses perizinan menjadi hambatan utama pengembangan proyek energi hijau di Indonesia karena terlalu panjang dan berbelit.
“Salah satu problem kita itu adalah regulasi. Nah, kita sekarang sedang melakukan regulasi yang cepat, yang lama investasi, yang bisa kita eksekusi, dan tidak membuat berbelit-belit,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Senayan, Jumat (10/10/2025), dikutip dari WartaEkonomi.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah memangkas waktu perizinan dan tender proyek panas bumi dari semula bisa mencapai satu tahun menjadi hanya tiga bulan.
“Panas bumi itu izinnya bisa sampai 1 tahun, gak selesai-selesai. Tapi sekarang kita sudah mulai ubah, cukup 3 bulan udah selesai. Tendernya pun gak pakai lama-lama lagi,” tegasnya.
Bahlil menjelaskan percepatan tersebut meliputi seluruh tahapan, mulai dari perizinan, tender, hingga pemanfaatan wilayah kerja panas bumi. Langkah ini, kata dia, penting agar target pengembangan EBT nasional dapat tercapai sesuai rencana.
“Regulasinya, proses tendernya, kemudian pemanfaatan percepatannya. Sehingga kita bisa mencapai target dari apa yang sudah direncanakan,” ujar Bahlil. {}
