Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global.
Menurutnya, posisi Bulog yang saat ini masih berbentuk badan usaha justru membatasi ruang geraknya dalam menjalankan fungsi negara di bidang pangan. Padahal, Bulog memegang peran vital sebagai buffer stock nasional yang berfungsi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.
“Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif dalam mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat,” ujar Firman.
Ia menilai, langkah tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dunia yang membuat harga pangan internasional mudah berfluktuasi. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari berbagai negara yang mulai memperkuat kembali peran negara dalam sistem pangan mereka.
“Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Beberapa negara sudah membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini.
Firman menekankan, penguatan Bulog dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Bulog agar mampu mengelola stok pangan secara efisien.
Kedua, memperluas pengadaan dari petani lokal, sehingga produksi dalam negeri meningkat dan ketergantungan terhadap impor berkurang. Ketiga, menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar dengan intervensi yang terukur dan berkeadilan.
Selain itu, politisi senior Partai Golkar ini turut menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap merugikan masyarakat. Ia menilai, penguatan kelembagaan Bulog akan membuat fungsi pengawasan dan intervensi pemerintah lebih efektif dan cepat.
“Jika Bulog memiliki kedudukan setara kementerian, maka koordinasi lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan akan lebih solid. Kebijakan pangan nasional bisa dijalankan secara terpadu dari hulu ke hilir,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Firman menekankan, kedaulatan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras yang disimpan di gudang, tetapi soal kemandirian bangsa dalam mengendalikan nasibnya sendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah berani mengambil langkah besar dengan mentransformasi Bulog menjadi lembaga negara strategis.
“Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa,” tutup Firman Soebagyo.
