Berita Golkar – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai hasil survei terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak proporsional.
Padahal, kinerja Bahlil didukung serangkaian capaian nyata yang mengubah wajah sektor energi Indonesia dalam satu tahun terakhir mulai dari pemerataan akses hingga tata kelola yang tegas.
“Kami melihat hasil survei mengabaikan fakta implementasi di lapangan. Penilaian yang menempatkan Menteri Bahlil pada posisi terburuk kami nilai tidak proporsional. Kebijakan demi kebijakan lahir dengan semangat keberpihakan pada rakyat sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Abdul Rahman di Jakarta, Senin (20/10/2025), dikutip dari SindoNews.
Capaian nyata Menteri Bahlil mulai dari Program Listrik Desa hingga investasi triliunan rupiah menjadi antitesis terhadap hasil survei.
Di sektor pemerataan akses energi, Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi prioritas, di mana Bahlil secara aktif memastikan sambungan baru sampai ke wilayah yang sebelumnya belum menikmati listrik.
Di sektor pertambangan prorakyat, pemerintah bertindak berani dengan membuka akses bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025.
Sementara, keberlanjutan dan ketegasan tata kelola ditegakkan dengan membekukan ratusan izin perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek) dan menertibkan tambang ilegal.
“Bahkan, di sektor hulu migas, upaya peningkatan produksi dan manfaat langsung dilakukan dengan menghidupkan kembali sumur tua serta melibatkan masyarakat melalui perbaikan tata kelola sumur rakyat,” katanya.
Menurut Abdul Rahman, capaian kebijakan prorakyat ini justru memperkuat fundamental ekonomi. Hingga pertengahan 2025, investasi sektor ESDM sudah mencapai Rp225 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir, sementara PNBP tercatat Rp138 triliun.
Dia menambahkan opini negatif yang diarahkan kepada Bahlil justru menjadi indikator bahwa menteri tersebut tengah melaksanakan reformasi yang berani.
“Kami berharap semua pihak menilai kinerja berdasarkan fakta implementasi dan data resmi, bukan hasil survei opini yang terbatas dan berpotensi menggiring persepsi,” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini. {}
