Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Panggah Susanto menyebut kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL), adalah persoalan serius yang harus segera diatasi pemerintah.
Menurutnya, keberadaan PPL adalah faktor kunci dalam menjaga produktivitas dan kualitas pertanian nasional, terutama di daerah sentra pangan.
“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak. Mereka yang mendampingi petani di lapangan, memberikan bimbingan teknis, mengawasi pola tanam, hingga memastikan penggunaan pupuk dan benih yang tepat. Kalau penyuluhnya kurang, produktivitas bisa turun,” kata Panggah di Jakarta, Sabtu (18/10/2025), dikutip dari Inilah.
Ia menjelaskan, banyak penyuluh yang sebelumnya bekerja di lapangan, kini beralih profesi. Setelah adanya penyerapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu menyebabkan kekosongan PPL di sejumlah wilayah yang sebelumnya bergantung pada mereka.
Kondisi ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak langsung pada pencapaian target swasembada pangan nasional tahun 2027. Hal ini terbukti bila melihat data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2024, terdapat 49.900 penyuluh pertanian aktif. Baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, maupun tenaga harian lepas.
Namun, kata dia, jumlah itu masih jauh dari ideal. Mengingat, kebutuhan nasional mencapai 75.000 orang, untuk mendampingi lebih dari 33 juta petani di seluruh Indonesia. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 25.000 penyuluh pertanian di lapangan.
Panggah lantas mendukung rencana Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian (BSP) Kementerian Pertanian, yang akan menambah jumlah penyuluh di daerah sentra pangan.
Tidak hanya itu, politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan PPL. Agar mereka dapat bekerja optimal di lapangan. Baginya, penyuluh bukan sekadar tenaga pendamping, tetapi bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional.
“Kalau petani adalah pelaku utama, maka penyuluh adalah pengarahnya. Mereka perlu diberi dukungan yang layak, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun kesejahteraan,” ungkapnya.
Upaya ini berangkat dari keyakinannya tentang tantangan pangan Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, akan tetapi juga pada keberlanjutan pengetahuan di tingkat akar rumput.
“Pemerintah sering bicara soal peningkatan hasil panen, tapi lupa bahwa yang mengawal keberhasilan itu adalah penyuluh di sawah, di ladang, yang setiap hari mendampingi petani,” sambung Panggah.
Dalam konteks kebijakan nasional, Panggah berharap penambahan penyuluh harus menjadi bagian dari rencana besar reformasi sistem pertanian nasional.
“Kalau kita mau mencapai swasembada 2027, kita butuh lebih banyak penyuluh yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan di kantor. Jumlah mereka harus sebanding dengan kebutuhan lahan dan petani aktif di tiap daerah,” pungkasnya. {}
