Berita Golkar – Transisi pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah menandai babak baru yang memerlukan kesiapan matang dan komprehensif dari seluruh pihak. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Selatan I, Sandi Fitrian Noor, menyoroti pentingnya kesiapan dalam proses transisi tersebut.
Ia menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi langkah menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Prinsipnya, perubahan harus membawa perbaikan. Transisi ini adalah sebuah keniscayaan, namun yang terpenting adalah memastikan tidak ada satu pun hak dan kenyamanan jemaah haji Indonesia yang terabaikan dalam proses ini. Target kita, Haji 2026 harus lebih terstruktur, lebih nyaman, dan lebih bermakna,” ujar Sandi, dikutip dari RakyatMerdeka.
Berdasarkan data dari otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), penerbangan jamaah haji Indonesia untuk tahun 1447 H/2026 M dijadwalkan mulai 18 April 2026.
Artinya, waktu persiapan yang tersedia bagi Pemerintah Indonesia, penyelenggara, dan calon jamaah hanya sekitar enam bulan lagi.
“Di satu sisi, kita memiliki harapan besar untuk perbaikan penyelenggaraan akibat transisi ini. Namun di sisi lain, waktu yang sangat singkat, hanya sekitar enam bulan, menjadi tantangan serius,” tuturnya.
Semua proses, mulai dari pendaftaran, pembinaan, pengurusan dokumen, hingga logistik dan akomodasi di Arab Saudi, harus disesuaikan dengan model dan prosedur baru yang mungkin belum sepenuhnya dipahami.
Ia menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, proses persiapan haji biasanya dimulai lebih dari satu tahun sebelum pemberangkatan.
Dengan kuota haji Indonesia yang mencapai 221.000 jamaah, waktu enam bulan adalah periode yang sangat padat untuk mengoordinasikan seluruh aspek penyelenggaraan. Diingatkannya, Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar di dunia.
“Mengelola jumlah sebesar itu dalam waktu sesingkat ini memerlukan efisiensi dan sinergi luar biasa, karena penyelenggaraan haji melibatkan logistik yang kompleks mulai dari transportasi udara (sekitar 360–400 penerbangan khusus), akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga catering dan transportasi darat di Arab Saudi,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan dan dukungan konstruktif, Sandi Fitrian Noor mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama serta kementerian/lembaga terkait, agar lebih transparan dan efektif dalam mensosialisasikan seluruh perubahan prosedur, skema, serta hak dan kewajiban jemaah kepada masyarakat.
Edukasi publik, lanjutnya, perlu dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk pemerintah daerah serta kelompok-kelompok binaan.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan, terutama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di pusat dan daerah, harus segera mendapatkan pembekalan penuh mengenai mekanisme kerja sama baru dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyederhanakan seluruh proses administrasi calon jemaah. Teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas rantai birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Selatan I itu juga menekankan pentingnya memastikan dan memfinalisasi seluruh kebutuhan logistik, terutama akomodasi di Makkah dan Madinah, agar memenuhi standar kenyamanan, kesehatan, dan jarak yang wajar dari Masjidil Haram.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, sekaligus mendukung langkah progresif Pemerintah,” ucapnya.
“Mari kita bersama memastikan ibadah haji, sebagai rukun Islam yang dinanti jutaan umat, dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Fokus utama kita adalah pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, khususnya warga Kalimantan Selatan yang saya wakili,” tutup Sandi Fitrian Noor. {}
