Berita Golkar – Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menyerukan perlunya perubahan paradigma dalam kehidupan demokrasi Indonesia, dari hak pilih menjadi wajib pilih. Gagasan ini disampaikan Kepala BSNPG, Syahmud Basri Ngabalin, sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan menegakkan makna sejati demokrasi.
Menurut Syahmud, hak memilih tidak bisa hanya dimaknai sebagai hak yang bersifat opsional, melainkan juga sebagai tanggung jawab kebangsaan setiap warga negara.
“Dalam setiap negara demokrasi, hak memilih memang simbol kedaulatan rakyat. Tapi bagi kami di BSNPG, itu tidak cukup hanya disebut hak. Memilih adalah kewajiban moral, tanggung jawab kebangsaan agar kedaulatan rakyat benar-benar hidup,” ujarnya.
Ia menjelaskan, demokrasi hanya akan bermakna bila rakyat aktif berpartisipasi, bukan diam dan menyerahkan nasib bangsanya kepada segelintir suara yang lebih keras. Karena itu, BSNPG mendorong agar partisipasi politik di Indonesia dipandang bukan sekadar hak individu, melainkan manifestasi cinta tanah air.
“Partisipasi politik bukan pilihan pribadi semata. Itu wujud cinta tanah air. Dengan menjadikan hak pilih sebagai kewajiban, rakyat kita tidak lagi hanya menonton dari pinggir sejarah, tapi ikut menjaga masa depan republik,” tambahnya.
Syahmud menegaskan, wacana “wajib pilih” bukanlah bentuk pemaksaan terhadap kebebasan warga negara, melainkan penguatan peran rakyat dalam menentukan arah bangsa.
“Langkah ini bukan paksaan, tapi ajakan untuk menegakkan kembali makna sejati demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tak akan hidup jika rakyatnya diam,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu selama ini menjadi indikator penting kualitas demokrasi. Karena itu, BSNPG ingin membangun kesadaran kolektif bahwa golongan yang diam justru membuka ruang bagi kelompok kecil yang aktif untuk menentukan arah bangsa secara sepihak.
“Kalau rakyat apatis, yang menentukan masa depan bangsa hanyalah segelintir orang yang bersuara keras. Di situ bahaya demokrasi mulai muncul. Suara rakyat harus hidup dan tak boleh lenyap,” tegasnya.
BSNPG berkomitmen untuk menjadikan gerakan “wajib pilih” sebagai gerakan pendidikan politik di seluruh daerah. Melalui para saksi dan kadernya di lapangan, BSNPG akan terus mengedukasi masyarakat bahwa ikut memilih bukan hanya soal menentukan pemimpin, tetapi juga menjaga keberlangsungan cita-cita kemerdekaan.
“Demokrasi yang kuat lahir dari rakyat yang aktif, bukan rakyat yang diam. Jadi menjadikan hak pilih sebagai wajib pilih justru bentuk penghormatan tertinggi terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri,” pungkas Syahmud Basri Ngabalin.
