Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto meminta pemerintah dan Pertamina memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertalite terjaga sampai ke pompa pengisian terakhir.
Ia menegaskan insiden yang terjadi di beberapa daerah, terkait motor mbrebet dan mogok masal, menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada sepeda motor.
“BBM bersubsidi seperti Pertalite adalah hak masyarakat, sehingga pemerintah dan Pertamina wajib memastikan kualitasnya terjaga sampai ke pompa terakhir,” kata Firnando di Jakarta, Selasa (28/10/25), dikutip dari SinarHarapan.
Sebelumnya, berkembang keluhan terkait motor brebet dan mogok massal di sejumlah wilayah Jawa Timur setelah mengisi Pertalite menimbulkan keprihatinan serius.
Insiden tersebut terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Sidoarjo, diduga terkait kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar, menimbulkan keresahan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BBM bersubsidi.
Ganinduto menilai kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap BBM bersubsidi, mulai dari logistik, penyimpanan, hingga distribusi. Ia mendorong Pertamina bekerja sama dengan Dirjen Migas dan BPKN untuk melakukan audit mutu di lapangan serta menegakkan sanksi bagi SPBU yang lalai.
“Kalau pengawasan longgar, masyarakat yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tegasnya.
Firnando menekankan kasus ini murni pada tataran operasional dan distribusi Pertamina. Sorotan publik yang mengaitkan insiden dengan kebijakan Kementerian ESDM dinilai tidak tepat, karena tambahan etanol dalam BBM masih belum diterapkan.
Firnando berharap agar penanganan kasus dilakukan transparan dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. “Kepercayaan publik terhadap BBM nasional harus dijaga. Ini momentum memperbaiki tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Investigasi
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah dan Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya bermasalah setelah mengisi BBM di SPBU. Pertamina harus menjamin kualitas BBM yang dijual sehingga tidak menimbulkan kerusakan,” ujar Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Nasim menyampaikan, Komisi VI DPR berencana memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi mengenai insiden tersebut. Ia menilai langkah tersebut penting agar publik memperoleh informasi yang jelas.
“Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain. Jika terbukti ada masalah, Pertamina dan SPBU wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika investigasi menemukan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi BBM atau pengelolaan SPBU, harus diberikan sanksi tegas. Nasim juga mendorong Pertamina mencabut izin SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, investigasi perlu dilakukan menyeluruh, mulai dari jalur distribusi Pertamina hingga tangki penyimpanan di SPBU. Ia menyebut Pertamina telah menindaklanjuti laporan dengan membuka posko pengaduan.
Legislator asal Jawa Timur itu juga meminta Pertamina memperketat pengawasan mutu BBM di lapangan melalui uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU. Ia menilai pengawasan konsisten penting untuk mencegah penurunan mutu BBM yang merugikan konsumen.
“Jika pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu berarti sistem belum berjalan efektif. Masyarakat harus merasa aman dan percaya saat mengisi BBM di SPBU,” kata Nasim.
Ia menambahkan, Pertamina sebagai BUMN energi dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir harus menjaga kepercayaan publik melalui pemastian kualitas BBM.
Sementara itu, Kementerian ESDM dilaporkan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Surabaya dan Gresik. Nasim berharap langkah tersebut menjadi awal investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar distribusi dan penyimpanan.
Posko pengaduan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta PT Pertamina Patra Niaga membuka posko untuk merespons aduan soal kualitas bahan bakar minyak (BBM) pertalite yang dikeluhkan masyarakat dan diduga menyebabkan gangguan pada kondisi mesin sepeda motor.
“Saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan dan saya akan cek kadar masalahnya,” kata Bahlil saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), di Kota Malang, Rabu, (29/10/25).
Adapun Posko pengaduan bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan soal kualitas BBM pertalite.
Selain mendirikan posko, Bahlil juga mewajibkan kepada Pertamina supaya menanggung biaya perbaikan, apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami masalah pada mesin atau motor “brebet” disebabkan karena faktor kualitas dari BBM pertalite.
“Kalau memang itu benar rusak, saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya. Tapi sekarang saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, kami masih menunggu tunggu kajian,” ujarnya.
Menteri Bahlil menjelaskan sampai saat ini penyelidikan soal penyebab gangguan pada mesin sepeda motor masyarakat di beberapa daerah masih terus dilakukan.
Kementerian ESDM bersama Pertamina disebutnya telah menerjunkan tim khusus untuk mengawasi dan mengecek operasional di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pelibatan Pertamina disebutnya karena perusahaan milik negara itu merupakan pihak yang berwenang dalam hal pendistribusian bahan bakar ke daerah.
Dia memastikan pemerintah tak segan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan penyimpangan terkait kandungan di dalam bahan bakar pertalite hingga menyebabkan kerugian kepada konsumen. “Kami akan melihat berdasarkan temuan, bukan hanya mekanisme soal sanksinya,” ucapnya.
Dalam kunjungannya, Bahlil juga sempat meninjau kualitas BBM yang dijual di salah satu SPBU di wilayah Kabupaten Malang, di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo.
Dari hasil peninjauannya itu, dia memastikan bahwa seluruh jenis BBM yang diperdagangkan di SPBU tersebut sesuai dengan standar.
Bahlil menyatakan setiap hasil peninjauan di lapangan oleh tim dari Kementerian ESDM dan Pertamina akan segera dibahas di dalam rapat yang direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyatakan saat ini pengecekan terhadap kualitas pertalite di seluruh daerah di Jawa Timur masih berjalan.
Pihaknya pun belum bisa menyimpulkan penyebab utama terjadinya gangguan pada mesin kendaraan roda atau dikenal dengan istilah “brebet”, sebagaimana kabar yang ada di beberapa daerah di Jawa Timur. “Kami masih melakukan pendalaman melalui laboratorium dan membutuhkan waktu,” ujar Mars Ega. {}
