Berita Golkar – Turunnya nilai APBD Kota Palangka Raya tahun 2026 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD, Subandi, menilai penurunan itu bukan akibat pengelolaan daerah, melainkan efek langsung dari menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, situasi ini menuntut pemerintah kota untuk berpikir lebih strategis dan mandiri dalam menjaga stabilitas fiskal. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang masih memiliki ruang peningkatan.
“Kita dorong agar optimalisasi PAD bisa menjadi solusi strategis untuk menutupi kekurangan akibat menurunnya transfer dana pusat,” ujar Subandi, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPRD dari Partai Golkar ini menekankan, strategi tersebut harus realistis dan tidak menambah beban baru bagi masyarakat. Prinsip keseimbangan antara belanja wajib dan belanja publik juga menjadi perhatian, agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pelaksanaan, Subandi menyebut realisasi APBD 2025 masih berada di jalur yang baik. Sejumlah kegiatan fisik di lapangan tengah dalam tahap penyelesaian, dengan harapan seluruh target bisa tercapai sebelum akhir tahun.
“Kita optimistis semua target bisa selesai tepat waktu. Pengawasan tetap berjalan agar tidak ada kegiatan yang tertunda,” jelasnya.
Evaluasi terhadap APBD 2025 akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan fiskal untuk tahun berikutnya. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut akan memperkuat koordinasi, memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tak berhenti di situ, DPRD juga menjadwalkan rapat kerja lintas komisi bersama perangkat daerah guna memperdalam pembahasan program sektoral. Langkah ini dinilai krusial agar setiap rupiah dari APBD berdampak nyata bagi publik.
“Kita ingin penetapan APBD 2026 berjalan lancar, supaya program tahun depan bisa langsung dijalankan tanpa kendala administratif,” tutup Subandi.
