Berita Golkar – Pemerintah menunjukkan keseriusan luar biasa dalam memerangi praktik judi online yang meresahkan masyarakat. Melalui langkah terpadu lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah kepemimpinan Menteri Meutya Hafid menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan aktivitas kejahatan digital ini secara signifikan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan, sejak 20 Oktober hingga 2 November 2025, pihaknya telah memblokir 2.458.934 situs dan konten judi online (judol). Langkah masif ini terbukti efektif menurunkan akses masyarakat terhadap situs-situs judol hingga 70 persen.
“Untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing. Ini yang memang, kadang-kadang file sharing itu tidak semua kontennya judi, tapi harus kita tangani,” kata Meutya Hafid di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
Lebih dari 123 ribu konten file sharing di berbagai platform media sosial telah diturunkan. “Untuk Meta ada 106.000 lebih, untuk Google dan YouTube ada 41.000 lebih, untuk X ada 18.600 lebih, untuk Telegram ada 1.942, untuk TikTok ada 1.138, LINE 14, App Store ada 3 dan lain-lain,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu meminta seluruh platform digital agar aktif melakukan self-censor terhadap konten berbau judi. “Kami meminta semua platform agar terus melakukan selfi censor terhadap konten semacam ini,” imbaunya.
Pemutusan Jalur Keuangan Sindikat Digital
Upaya pemberantasan tidak hanya fokus pada pemblokiran situs, tetapi juga menargetkan arus keuangan yang menopang sistem judol. Dalam periode yang sama, 23.604 rekening terafiliasi dengan judi online telah dilaporkan ke PPATK untuk ditindaklanjuti.
“Kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet, khusus video online,” ujar Meutya.
Sebelumnya, Komdigi dan OJK juga telah memblokir 23.929 rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online. “Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online benar-benar terputus. Negara tidak boleh kalah dari sindikat digital,” tegas Meutya Hafid.
Pemblokiran ini merupakan hasil patroli siber intensif serta laporan masyarakat melalui kanal resmi seperti aduankonten.id dan cekrekening.id. “Kami bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memastikan uang hasil judi tidak lagi mengalir. Ini langkah konkret dalam membersihkan ekosistem digital Indonesia,” lanjutnya.
Dampak Positif: Transaksi Judi Online Turun 57 Persen
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa kerja sama antarlembaga telah memberikan hasil nyata. “Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai Rp359 triliun. Perhari ini di tahun 2025, kita berhasil menekan sampai Rp155 triliun, sampai kuartal ketiga di tahun 2025,” kata Ivan.
Ia menambahkan, “Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judi online.”
Data PPATK juga memperlihatkan penurunan jumlah pemain dari kalangan berpenghasilan rendah. “Sebagaimana saya laporkan kepada Ibu Menteri Komdigi, kita sudah pernah menyampaikan bahwa 80% pemain judi online itu adalah saudara-saudara kita yang berpenghasilan Rp5 juta atau kurang. Nah saat ini dibandingkan tahun 2024 jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92%,” paparnya.
Apresiasi DPR terhadap Langkah Komdigi
Langkah cepat Meutya Hafid mendapat apresiasi dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai kerja sama Komdigi, PPATK, dan OJK telah membawa hasil konkret.
“Saya sangat mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan Menkomdigi Meutya Hafid dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari kerja keras pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang merusak ekonomi keluarga dan moral bangsa,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Ia menegaskan bahwa langkah pelacakan aliran dana hingga pelaporan 23.604 rekening mencurigakan menunjukkan strategi komprehensif dan tepat sasaran. “Langkah Menkomdigi yang tidak hanya fokus pada pemblokiran akses, tapi juga pelacakan aliran dana melalui rekening, adalah strategi komprehensif yang sangat tepat. Ini sesuai dengan semangat digital governance yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Nurul juga mendukung langkah Menkomdigi menggandeng mitra internasional. “Bu Meutya menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan kolaboratif. Upaya beliau berbicara dengan mitra internasional demi pemberantasan judi online lintas negara sangat patut didukung,” ucapnya.
Dukungan dari Kalangan Akademisi
Langkah Komdigi juga diapresiasi dunia akademik. Dr. Iswadi, dosen Universitas Esa Unggul, menilai pemblokiran jutaan situs dan konten judi online mencerminkan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Komdigi tidak hanya menutup situs-situs judi online, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan jaringan yang mencoba memanfaatkan ruang digital untuk aktivitas ilegal. Ini merupakan contoh nyata kebijakan digital yang dijalankan secara strategis dan terukur,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/11).
Iswadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat. Ia juga menilai kebijakan Komdigi menjadi momentum penting menuju tata kelola ruang digital yang berdaulat dan berintegritas.
Judi Online dan Pinjol Ilegal: Dua Sisi Ancaman yang Sama
Selain memerangi judi online, Komdigi juga menaruh perhatian besar pada pinjaman online ilegal (pinjol ilegal). Kedua praktik ini sering berjalan beriringan dan saling memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Judi online menjebak korban dalam ilusi kekayaan instan, sedangkan pinjol ilegal menjerat mereka dalam lingkaran utang dan tekanan psikologis. Banyak pemain judol yang kemudian mencari pinjol ilegal untuk melanjutkan kecanduan mereka.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa judol dan pinjol ilegal telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan digital dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan berbagai kanal pengaduan resmi seperti Aduankonten.id, Stop Judi Online (0811-1001-5080), Aduannomor.id, dan Cekrekening.id untuk menampung laporan masyarakat.
“Kita membangun infrastruktur bukan untuk hal-hal yang negatif, melainkan untuk menciptakan internet yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Meutya.
Literasi Digital dan Harapan Masa Depan
Pemerintah kini memperkuat program literasi digital hingga ke daerah terpencil untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam jebakan judol dan pinjol ilegal. Komdigi juga menggencarkan edukasi pengelolaan keuangan bagi pelajar agar lebih bijak dalam mengatur uang dan memahami risiko aktivitas digital berbahaya.
Dengan pendekatan komprehensif, Kementerian Komdigi optimistis mampu menciptakan ekosistem digital yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci menuju Indonesia Digital yang berdaulat dan bebas dari jerat kejahatan daring.
