Berita Golkar – Dukungan agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional terus mengalir. Soeharto dinilai sangat layak, karena kontribusinya yang besar bagi Papua.
“Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,” kata tokoh Papua yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (8/11/2025), dikutip dari SuaraMerdeka.
Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Yakni melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.
“Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala. Yang mana menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora),” ujarnya
Bagi Robert, strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin Seeharto, sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda. Sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.
Fakta
Sehingga, peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah. Yang mana tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia.
“Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI. Keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalismenya yang tinggi,” tegasnya.
Soeharto juga mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi. Yaitu untuk mencapai tujuan nasional.
“Tidak hanya itu, Robert menilai kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua. Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada tahun 1980-an,” ucapnya.
Yang mana menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke. Harus diakui, kata Robert, ketika Soeharto mulai memimpin, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal.
“Baik dalam pembangunan, infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah Barat Indonesia. Melalui program transmigrasi, pemerintah membuka daerah-daerah baru,” paparnya.
Pemerataan
Yaitu untuk pemukiman, pertanian, perikanan dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua. Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke Timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.
“Soeharto menekankan bahwa seluruh warga negara berhak atas kesempatan yang sama. Yakni untuk hidup sejahtera di tanah airnya sendiri,” jelasnya.
Melalui program transmigrasi ini, pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas dasar, rumah, sekolah, puskesmas, lahan garapan, hingga jalan penghubung. Dari situlah lahir pusat-pusat pertanian baru seperti di Manokwari, Merauke, Timika, dan Nabire.
“Program transmigrasi ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga nation building. Dengan mengalirkan penduduk dari berbagai daerah ke Irian Jaya, program ini memperkuat rasa persaudaraan sebangsa,” ungkapnya.
Selain itu juga mempererat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat Pemerintahan. Termasuk di ujung timur Nusantara.
“Kontribusi Soeharto dalam mempertahankan wilayah, menegakkan kedaulatan negara sekaligus menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan, merupakan dasar yang kuat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional. Karena itu, saya mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto,” ucapnya.
Dengan fakta historis dan kontribusi konkret tersebut, pihaknya meminta pemerintah dapat mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh. Yaitu untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal (Purn) Soeharto. “Hal itu sebagai bagian dari penghormatan atas jasa-jasanya bagi kedaulatan Republik Indonesia,” tukasnya. {}
