Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti rencana Direktur Utama ID Food yang hendak menggadaikan aset BUMN tersebut untuk memperoleh pinjaman bank dalam rangka hilirisasi sektor perikanan dan pangan. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya berisiko tinggi, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakmatangan strategi di tubuh perusahaan pelat merah yang memegang mandat besar di sektor pangan nasional.
Firman menegaskan bahwa penggunaan aset negara sebagai jaminan pinjaman harus ditempatkan sebagai opsi paling terakhir, bukan justru dijadikan pilihan utama.
“Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan. Kita tidak boleh mengambil langkah yang mengandung risiko besar tanpa kajian yang komprehensif,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Ia menambahkan, “BUMN pangan memiliki peran strategis bagi hajat hidup masyarakat. Karena itu, setiap keputusan harus diambil secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.”
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menilai bahwa hilirisasi di sektor perikanan dan pangan membutuhkan arah kebijakan yang terukur. Firman menekankan bahwa tanpa perencanaan bisnis yang solid, penggunaan skema pembiayaan berisiko justru dapat membebani perusahaan dan menghambat pengembalian investasi.
“Hilirisasi itu penting, tetapi harus dilakukan dengan strategi yang jelas. Jangan sampai upaya memperbaiki rantai nilai pangan malah menimbulkan masalah baru karena pendekatan yang salah,” kata Firman.
Dalam pandangannya, ID Food seharusnya lebih mengutamakan opsi pembiayaan lain yang lebih aman serta tidak mengorbankan aset strategis perusahaan. Sebagai BUMN yang memikul tanggung jawab besar menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan, Firman menilai ID Food perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan korporasi tetap sejalan dengan kepentingan publik.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap langkah-langkah korporasi BUMN pangan, terutama yang berkaitan dengan aset negara. “Kita tidak menolak inovasi atau hilirisasi. Yang kita inginkan adalah tata kelola yang prudent, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa,” tegas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
