Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV). Ia menilai sejumlah keluhan yang muncul belakangan ini menunjukkan bahwa tata kelola layanan imigrasi masih menghadapi persoalan mendasar.
Dewi menekankan bahwa ketidakjelasan prosedur serta komunikasi yang serba digital dan satu arah telah menimbulkan keresahan, khususnya bagi anak muda yang tengah mengurus haknya dalam skema visa tersebut.
“Kalau ini dibiarkan tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya pada pemerintahan ini dalam bagian Keimigrasian,” kata Dewi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dalam penjelasannya, Dewi menyebut berbagai gangguan dan perubahan kebijakan yang terjadi mendadak, termasuk jadwal pembukaan sistem yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Ia menilai kondisi seperti ini memberikan beban tambahan kepada peserta yang harus menyesuaikan waktu maupun biaya.
Dewi juga menyoroti perubahan skor penilaian serta nominal biaya pendaftaran yang terjadi tepat pada hari pelaksanaan. Menurutnya, kebijakan yang berubah tanpa pemberitahuan tersebut merugikan banyak pihak, terutama peserta dari daerah yang membutuhkan persiapan finansial lebih besar.
“Perbedaan lebih dari Rp5 juta itu bukan hal kecil. Bagi putra-putra daerah, bisa jadi mereka harus jual sapi dan sebagainya,” ungkap srikandi Partai Golkar ini.
Ia mengingatkan bahwa sebuah penyelenggaraan layanan seharusnya memiliki persyaratan yang jelas, tetap, dan tidak berubah pada saat proses sedang berlangsung. Dewi menegaskan pentingnya kejelasan sikap dari Imigrasi terhadap seluruh peserta yang terdampak.
Di hadapan Perwakilan Pendemo SDUWHV yang hadir, Dewi meminta agar Imigrasi memberikan penjelasan secara terbuka dan tidak sebatas jawaban formalitas.
“Ini yang perlu jadi catatan benang merah bagi kita. Tidak sekedar viral di Tik Tok, tapi mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi sehingga kami berkewajiban untuk membawa aspirasi mereka juga bukan dengan laporan yang seperti pada rapat-rapat kerja biasa,” katanya.
