Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta agar penguatan infrastruktur digital merupakan investasi jangka panjang negara demi masa depan Indonesia yang semakin terhubung.
Karena itu, penguatan kapasitas Network Operation Center (NOC) menjadi prioritas agar tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk upaya menuju standar Tier-IV untuk meningkatkan redundansi data dan jaringan.
“Saya berharap dalam kunjungan Komisi I kali ini, dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas nasional sebagai fondasi menuju Kedaulatan Digital Indonesia. Infrastruktur yang andal diyakini akan menopang kapasitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” ungkap Dave saat memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR mengunjungi NOC Palapa Ring Tanjung Bemban, Batam, Kamis (20/11/2025).
Politisi F-Partai Golkar ini mengatakan, kunjungan kami keseni, sekaligus menegaskan kembali peran strategis kota ini sebagai gerbang utama konektivitas digital Indonesia.
Tinjauan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital nasional, khususnya untuk mendukung operasional Palapa Ring Barat serta penguatan akses internet publik yang merata.
“Saya juga tadi minta penjelasan, bagaimana terkait implementasi program BAKTI di Batam, termasuk pembangunan BTS 4G di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perkembangan Proyek Satria-1, serta penguatan jaringan Palapa Ring untuk mendukung layanan internet publik yang berkualitas dan terjangkau,” imbuh Dave.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar mengatakan bahwa, sejumlah pulau dan daerah terpencil masih menjadi prioritas pembangunan konektivitas. “Pulau-pulau inilah yang sebenarnya menjadi target di daerah 3T,” ujarnya
Kemudian, ia menjelaskan, bahwa konsep hadirnya proyek Palapa Ring muncul dari kebutuhan untuk menyambungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Dari total ratusan kabupaten yang ada, sekitar 57 kabupaten dan satu kota termasuk kategori daerah yang secara bisnis tidak diminati operator swasta sehingga pembangunan infrastruktur digital diambil alih pemerintah.
“Operator swasta tidak ingin membangun karena secara visibel tidak masuk hitungan bisnis. Pada saat itulah pemerintah masuk,” jelasnya. {}
