Berita Golkar – Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari yang digelar Bidang Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar menghadirkan satu pesan kuat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bahwa Indonesia tidak boleh menyerahkan masa depan lingkungannya kepada praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pidatonya di acara tersebut, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar berada di barisan terdepan dalam penataan pertambangan dan transisi energi sebagai agenda strategis bangsa.
Acara yang dihadiri oleh Sekjen DPP Golkar Sarmuji, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Golkar Dyah Roro Esti, serta jajaran tokoh Golkar lainnya ini juga melibatkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pegiat lingkungan Nadia Mulya, dan akademisi Natalis Situmorang sebagai pemantik diskusi. Kolaborasi lintas sektor ini mempertegas arah Golkar dalam isu keberlanjutan.
Dalam pidato sambutannnya, Bahlil menggambarkan realitas kerusakan lingkungan dari pengalaman panjangnya di sektor tambang dan perkebunan. “Main kayu sama tambang semua urusannya pasti nebang pohon. Dampaknya hari ini, tanah longsor karena penggundulan hutan, banjir, dan masalah sosial yang ikut mengikuti,” ujarnya.
Merespons kondisi itu, Bahlil menjelaskan langkah tegas yang langsung ia ambil saat menjabat Menteri ESDM. Penataan AMDAL diperketat, reboisasi dan reklamasi dipantau langsung, bahkan dari udara.
“Kalau dari helikopter kelihatan bekas tambang yang sudah direklamasi, alhamdulillah. Kalau belum, waduh,” katanya. Atas dasar itu, seluruh perusahaan diwajibkan membayar dana reklamasi di awal eksplorasi untuk mencegah praktik meninggalkan lubang tambang tanpa pemulihan.
“Banyak yang protes saya. Tapi saya katakan, tidak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha. Namun negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tegasnya.
Bahlil menambahkan bahwa pendekatan ekologis tidak bisa berhenti di penataan hutan dan tambang. Peningkatan emisi CO₂ menjadi ancaman besar sehingga Indonesia berpegang pada Paris Agreement untuk mencapai net zero emission. Meski beberapa negara memilih keluar, Indonesia tetap berkomitmen. “Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kabinet konsisten menjalankan rencana menuju net zero emission,” ungkap Bahlil.
RUPTL 2025–2035 menjadi pedoman strategis transisi energi dengan komposisi hampir 70 persen pembangkit listrik baru berbasis energi terbarukan. Indonesia juga menargetkan pembangunan 100 GW tenaga surya, terbesar di ASEAN.
Di sisi industri, Bahlil menekankan urgensi hilirisasi berorientasi green energy dan green industry. Termasuk pembangunan ekosistem baterai mobil sebagai fondasi masa depan mobilitas nasional dan pengurangan energi fosil. “Kita tidak ingin apa yang kita lakukan hari ini menjadi warisan yang buruk bagi generasi mendatang,” tutup Bahlil.
Talkshow ini menegaskan bahwa Partai Golkar tidak hanya bicara soal keberlanjutan, tetapi bergerak memastikan keseimbangan antara pembangunan, industri, dan kelestarian lingkungan.
