Berita Golkar – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global 2025 saat menjadi pembicara utama dalam Closed Door Dialogue: C-Suite Forum pada gelaran CIFP 2025, yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama UOB Indonesia di Jakarta.
Forum eksklusif ini mempertemukan para pemimpin bisnis, ekonom, dan diplomat untuk membahas arah strategi ekonomi Indonesia dalam lanskap dunia yang mengalami perubahan cepat dan penuh ketidakpastian.
Melalui akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai gejolak ekonomi sepanjang 2025 dengan pendekatan stabilitas dan konsolidasi. Ia menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kokoh.
“Stabilitas makro ekonomi terus terjaga. Kepercayaan konsumen meningkat, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada fase ekspansi, nilai tukar dan inflasi relatif stabil, serta realisasi investasi telah menembus lebih dari Rp1.400 triliun menuju target Rp1.900 triliun tahun ini,” tulis Airlangga Hartarto.
Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini juga menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada pasar domestik, tetapi ditopang oleh penguatan diplomasi ekonomi internasional. Dalam sesi dialog, ia menguraikan langkah-langkah strategis Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi global.
“Diplomasi ekonomi Indonesia terus diperkuat melalui kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat, aksesi Indonesia menuju CPTPP dan OECD, keanggotaan penuh di BRICS+, serta perluasan transaksi mata uang lokal (LCT). Integrasi sistem pembayaran melalui interoperabilitas QRIS antarnegara dan akselerasi agenda transformasi digital ASEAN melalui DEFA juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih jauh, Airlangga menegaskan bahwa daya saing Indonesia membutuhkan percepatan reformasi struktural untuk menciptakan kepastian dan efisiensi bagi dunia usaha. Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong penyederhanaan regulasi lintas sektor.
“Reformasi struktural harus dijalankan lebih cepat. Kita lakukan deregulasi, menyederhanakan perizinan melalui mekanisme service level agreement, memperkuat Satgas P2SP untuk mencegah penipuan investasi, serta memastikan seluruh ekosistem usaha berjalan efektif dan transparan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menekankan komitmen Indonesia terhadap agenda ekonomi hijau dan energi masa depan. Menurutnya, Indonesia telah mengambil peran penting dalam transisi energi melalui berbagai inisiatif konkret.
“Pemerintah mendorong pengembangan Green Super Grid, pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), dan pembangunan PLTS berbasis desa untuk memperluas akses energi bersih ke seluruh wilayah,” sebut Airlangga.
Airlangga menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kombinasi stabilitas makro, reformasi struktural, diplomasi ekonomi, dan transformasi energi hijau akan membawa Indonesia memasuki fase pertumbuhan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan dinamika global yang terus berubah, strategi lintas sektor yang terkoordinasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan.
