Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menilai rencana pemerintah menata ulang tata kelola pertambangan pasir kuarsa, termasuk melalui penarikan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, adalah langkah strategis untuk memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus memastikan pemanfaatan komoditas ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi industri nasional.
Beniyanto menegaskan bahwa selama ini aktivitas penambangan pasir kuarsa di berbagai daerah masih menyisakan persoalan struktural, mulai dari kerusakan daerah aliran sungai, abrasi wilayah pesisir, hingga terganggunya keseimbangan tata air yang meningkatkan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berbasis perlindungan lingkungan.
“Penataan perizinan tidak boleh dilihat semata sebagai urusan administrasi, tetapi sebagai instrumen negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Aktivitas tambang yang tidak terkendali akan selalu meninggalkan beban ekologis di hilir,” tegas Beniyanto yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Banggai ini.
Ia juga menekankan bahwa posisi pasir kuarsa saat ini telah mengalami pergeseran strategis, tak lagi sekadar bahan baku konstruksi, tapi telah menjadi bagian penting rantai pasok industri kaca, panel surya, serta sektor pendukung energi terbarukan. Karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan daya saing nasional.
Beniyanto minta agar kebijakan pengetatan izin dijalankan komprehensif, mencakup verifikasi menyeluruh atas perizinan eksisting, peningkatan standar operasional pertambangan yang ramah lingkungan, kewajiban reklamasi pascatambang yang terukur, serta pengawasan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
“Pasir kuarsa sudah masuk kategori komoditas strategis. Karena itu, tata kelolanya harus naik kelas—lebih tertib, transparan, dan berpijak pada prinsip keberlanjutan agar manfaat ekonominya tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan,” ujar legislator Partai Golkar asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.
Beniyanto menegaskan, melalui Komisi XII DPR RI akan mengawal secara ketat arah kebijakan tersebut bersama Kementerian ESDM agar sejalan dengan agenda perlindungan lingkungan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan ketahanan industri nasional. {}
