Berita Golkar – Jelang penutupan tahun 2025, Pemerintah mempercepat berbagai langkah penguatan perlindungan sosial untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu instrumen utama yang tengah didorong adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra), yang dirancang memberikan dukungan langsung bagi keluarga miskin dan rentan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan ini berlangsung tepat sasaran, transparan, dan tepat waktu.
“BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12), sekaligus memantau penyerahan BLTS Kesra kepada masyarakat.
Sebagai kebijakan afirmatif, BLTS Kesra menjadi instrumen penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bantuan ini disiapkan agar segera dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menggerakkan transaksi ekonomi, khususnya pada Triwulan IV Tahun 2025.
Hingga 3 Desember 2025, program BLTS Kesra telah disalurkan kepada 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau 75% dari total target nasional. Proses penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur dan PT Pos Indonesia, yang memiliki peran krusial menjangkau wilayah-wilayah yang terkendala akses layanan perbankan.
“Pemerintah mengapresiasi komitmen dan kesiapan PT Pos dalam mendukung kelancaran penyaluran BLTS Kesra ini,” lanjut Menko Airlangga.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan validitas data penerima serta akuntabilitas penyaluran di lapangan. Pemerintah menargetkan penyaluran BLTS Kesra rampung pada minggu kedua Desember 2025 agar manfaatnya langsung menguatkan perekonomian masyarakat menjelang akhir tahun.
“Verifikasi data dilakukan secara hati-hati bukan untuk menunda, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bansos reguler, dan dapat disalurkan secara cepat serta akuntabel segera setelah verifikasi dan validasi selesai,” pungkas Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, jajaran Direksi PT Pos Indonesia, serta perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan mitra terkait lainnya.
